Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

JK Kritik Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Sebut Ini Pemilu Paling Buruk

Mantan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau JK menilai Pemilu 2024 sebagai Pemilu terburuk imbas pernyataan Jokowi yang memihak.

Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Sri Juliati
zoom-in JK Kritik Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Sebut Ini Pemilu Paling Buruk
ppid.bnpp.go.id
Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). | Mantan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau JK turut mengkritik soal pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut presiden boleh ikut berkampanye dam memihak. 

Karena bagi JK, jika prosesnya salah, maka hasilnya akan salah juga.

Terbukti, Ketua MK Anwar Usman yang juga ipar Jokowi dan Paman Gibran itu dipecat dari jabatannya imbas putusan MK yang diambilnya.

"Kita tidak memprotes karena anaknya (Jokowi) berusaha jadi (cawapres) tidak, yang kita protes itu caranya. Prosesnya. Kalau prosesnya salah, hasilnya juga pasti salah."

"Buktinya Ketua MK (Mahkamah Konstitusi)-nya dipecat kan, itu saja. Kalau ketua MK-nya dipecat berarti ada masalah besar kan. Ini tidak bisa dibantah," terang JK.

Baca juga: Jokowi Disebut Tak Netral Sejak Tahapan Pilpres 2024 Demi Melanggengkan Kekuasaan

Sebagai informasi, proses pencalonan Gibran beberapa bulan sebelumnya mendapatkan protes keras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh pejabat publik.

Diketahui, putra sulung Presiden Jokowi yang berusia 36 tahun itu dipilih sebagai cawapres oleh Prabowo Subianto untuk bertarung dalam kontestasi Pilpres 2024.

Langkah Gibran ikut kontestasi mulus setelah MK mengubah syarat usia capres-cawapres melalui putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga mereka yang yang berusia di bawah 40 tahun tetapi pernah menjabat sebagai kepala daerah dapat mencalonkan diri.

Baca juga: Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye Dinilai Masih Normatif

Berita Rekomendasi

Jokowi ungkap Presiden Boleh Berkampanye dan Memihak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait adanya pandangan bahwa sejumlah Menteri ikut berkampanye memenangkan salah satu pasangan Capres-Cawapres, padahal menteri tersebut bukan bagian dari tim pemenangan atau Parpol.

Menurut Jokowi, setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Menurut Jokowi sebagai pejabat boleh berkampanye. Bukan hanya Menteri, bahkan Presiden sekalipun boleh berkampanye.

Baca juga: Fakta-fakta Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Dibela TKN

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini gaboleh gitu gaboleh, boleh menteri juga boleh," imbuhnya.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas