TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, seorang Presiden boleh memihak hingga berkampanye untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) tertentu pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Awalnya, Jokowi buka suara mengenai pandangan adanya sejumlah menteri yang ikut berkampanye untuk memenangkan salah satu paslon, padahal menteri tersebut bukan bagian dari tim pemenangan atau partai politik.

Dalam hal ini, Jokowi menjelaskan, setiap orang di negara demokrasi memiliki hal politik.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

Bahkan, menurut Jokowi, tak hanya menteri saja yang boleh, Presiden pun juga boleh ikut berkampanye.

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini gaboleh gitu gaboleh, boleh menteri juga boleh," imbuhnya.

Namun, Jokowi menekankan, yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara.

"Itu saja yang mengatur, itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," pungkasnya.

Lalu, bagaimanakan tanggapan dari para capres-cawapres 2024? 

Pasalnya, pernyataan Jokowi selaku Presiden RI ini menimbulkan banyak tanda tanya.

Terlebih lagi, saat ini putra sulung Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka turut serta dalam kontestasi Pilpres 2024, menjadi cawapres nomor urut 2, pendamping Prabowo Subianto.

Baca juga: Istana Sebut Pernyataan Jokowi soal Boleh Memihak dan Berkampanye Banyak Disalahartikan

Anies: Biarkan Rakyat yang Menilai

Menanggapi perkataan Jokowi itu, capres nomor urut 1, Anies Baswedan mempertanyakan pernyataan itu.

Pasalnya, setahu Anies, sebelumnya Jokowi menyatakan bahwa ia akan netral pada Pilpres 2024.

"Sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua," kata Anies di Yogyakarta, Rabu (24/1/2024).