Perjalanan Politik SBY dan Mahfud MD yang Mundur untuk Maju Pilpres Saat Jabat Menko Polhukam
Ada cerita menarik di balik dua sosok Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Mereka adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Mahfud MD.
Editor: Wahyu Aji
Pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid meraih kemenangan di tujuh provinsi. Pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo meraih kemenangan di dua provinsi.
Pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar tidak memenang di satu pun provinsi.
Kemudian pada Pemilu Presiden putara kedua 20 September 2004, SBY-JK meraih kepercayaan mayoritas rakyat Indonesia dengan perolehan suara di attas 60 persen, mengungguli pasangan Mega-Hasyim yang meraih kurang dari 40 persen suara.
Mahfud MD juga mundur
Mahfud MD yang menyatakan bakal segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Kabinet Indonesia Maju (KIM) pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut, disampaikan saat menanggapi pertanyaan anak muda Semarang, Jawa Tengah yang hadir dalam kegiatan “Tabrak Prof!”, Selasa (23/1/2024).
“Kami generasi muda butuh kepastian. Berkaitan statement sore tadi, Pak Ganjar menyarankan Prof Mahfud agar terhindar dari conflict of interest, beliau menyarankan Prof Mahfud untuk mundur saja dari kabinet. Kami ingin ketegasan sikap Prof Mahfud,” ujarnya.
Menjawab pertanyaan tersebut, Mahfud menjawab tegas, apa yang disampaikan oleh Ganjar itu adalah kesepakatan mereka berdua sejak awal.
"Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini (Selasa) adalah kesepakatan saya dan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saat yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik,” tuturnya.
Mahfud lantas membeberkan alasannya tak mundur dari awal dari jabatannya sebagai menteri Presiden Jokowi tersebut karena tak ada larangan yag mengharuskan hal itu.
Dalam hal ini, Mahfud berusaha memberikan contoh agar pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.
“Tapi upaya percontohan itu tidak berhasil,” ucapnya, Selasa.
Karena hal tersebutlah, Mahfud memutuskan akan mengundurkan diri saat waktu yang tepat, dengan tetap memastikan masa transisi berlangsung dengan baik.
"Tinggal tunggu momentum, karena masih ada tugas negara yang harus saya jaga," kata Mahfud.
Menanggapi rencana pengunduran diri Mahfud itu, Presiden Jokowi mengatakan hal tersebut merupakan hak dari cawapres pendamping Ganjar tersebut.
Presiden Jokowi juga mengakui akan sangat menghargai hal itu.
Demikian disampaikan Presiden Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
"Ya itu hak dan saya sangat menghargai," kata Jokowi, Rabu.
Mahfud yang menyatakan bakal mengundurkan diri dari jabatannya itu, ternyata sudah memberi kode saat debat cawapres kedua pada Minggu (21/1/2024) lalu.
Saat itu, Mahfud menyinggung soal pernyataan penutupnya pada perhelatan debat cawapres tersebut.
"Kalau Anda cermat pada penutupan debat kemarin saya mengucapkan sebuah pernyataan."
"Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,6 tahun sebagai Menkopolhukam," kata Mahfud, Selasa.
Mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi ini juga meyakini, Presiden Jokowi punya niat baik untuk rakyat, ketika mengangkat dirinya sebagai Menkopolhukam.
"Dan saya membantunya. Dan sekarang pun saya bersedia dengan Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas, karena menurut saya Mas Ganjar adalah calon presiden pilihan rakyat," tegasnya.
Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyarankan Mahfud agar mundur dari jabatannya sebagai Menkopolhukam demi menghindari konflik kepentikan di Pilpres 2024.
Adapun, pernyataan tersebut disampaikan Ganjar merespon akun X Kemhan yang mengunggah unggahan tidak netral dengan tagar Prabowo-Gibran.
"Beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungan kerja tapi di sana kampanye."
"Rakyat bisa melihat, maka kita sedang mengambil risiko itu," kata Ganjar, usai berkunjung ke Pensantren Kebudayaan Ndalem Wongsorogo, di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa.
Menurut Ganjar, ketidaknetralan pejabat publik di pemerintah pusat dan daerah, yang kini menjadi sorotan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih telah didiskusikan secara intens dengan Mahfud.
Sehingga, Ganjar menyarankan Mahfud untuk mundur dari jabatan Menkopolhukam untuk menjaga pemilih yang jujur dan adil, serta menghindari conflict of interest.
Baca juga: Pengamat: Rencana Mundurnya Mahfud MD Bentuk Mosi Tidak Percaya dan Pukulan Telak ke Jokowi
"Makanya saya sarankan mundur, termasuk untuk Pak Mahfud. Saya sudah diskusi dengan beliau soal ini, agar Pemilu fair mundur lah."
"Kalau aturan bisa dibuat untuk pejabat publik sebaiknya mundur, maka lebih bagus dan fair," tandas Ganjar.
Seperti diketahui, empat partai politik pengusung dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) telah sepakat memutuskan Mahfud MD sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Keempat parpol tersebut yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sebagai pemberitahuan dirinya maju di Pilpres 2024, Mahfud pun mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pencalonannya tersebut.
Surat dikirimkan melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
"Sore tadi sekitar pukul 16.00 WIB, Bapak Mahfud MD melalui Mensesneg, telah menyampaikan tiga surat kepada Bapak Presiden," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada awak media, Rabu (18/10/2023).
Baca juga: Ungkap Isi Pertemuannya dengan Mahfud MD, Maruf Amin: Dia Pamit ke Saya
Surat pertama kata Ari yakni surat permintaan persetujuan Presiden Jokowi atas pencalonannya sebagai Wakil Presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo.
"Pertama, Surat Permohonan Persetujuan untuk mendaftar sebagai Cawapres, tanggal surat 18 Oktober 2023," katanya.
Surat kedua yakni surat pengajuan cuti dari Kabinet Indonesia Maju pada Kamis esok, 19 Oktober 2023. Pada tanggal tersebhut Mahfud bersama Ganjar akan mendaftar ke KPU sebagai pasangan Capres-Cawapres.
"Surat Permohonan Persetujuan Cuti (1 hari pd 19 Oktober 2023 untuk mendaftar sebagai Cawapres), tanggal surat 18 Oktober 2023," katanya.
Baca juga: PKB Tidak Khawatir Suara NU Bergeser Setelah Ganjar Pinang Mahfud MD Jadi Cawapres
Surat ketiga, kata Ari, yakni surat permintaan untuk bertemu Presiden Jokowi. Mahfud ingin menghadap Presiden setelah dipinang menjadi Cawapres Ganjar.
"Ketiga, Surat Permohonan menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan menjadi Cawapres, tanggal surat 18 Oktober 2023," katanya.
Surat surat tersebut kata Ari telah dilaporkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Jokowi yang saat ini sedang melakukan kunjungan luar negeri ke China dan Arab Saudi.
"Bapak Mensesneg sudah melaporkan surat-surat tersebut kepada Bapak Presiden, yang saat ini sedang kunjungan kenegaraan di luar negeri," pungkasnya. (*)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.