TRIBUNNEWS.COM, YOGYA - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X enggan berkomentar saat disinggung perihal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

"Saya tidak bisa punya komentar, kan saya bisa komentar untuk diri saya sendiri saja," ujar Sri Sultan HB X ditemui seusai menggelar pertemuan secara tertutup dengan calon presiden (capres) nomor urut 01, Anies Baswedan di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Rabu (24/1/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Sri Sultan HB X juga menegaskan bahwa dirinya tetap netral pada Pilpres 2024 walaupun ketiga calon presiden telah menemuinya secara langsung.

Sultan menyampaikan, dirinya tetap netral bahkan dia tidak mempengaruhi pilihan istri dan anak-anaknya saat Pemilu 2024.

"Saya ini sama istri, sama anak, tidak tidak pernah saya arahkan. Karena dia punya hak sendiri secara hak asasi, untuk menentukan pilihan," ujar Sri Sultan HB X, Rabu (24/1/2024).

Sultan juga tidak mempermasalahkan jika anak atau istrinya ada yang tidak memilih saat Pemilu 2024.

"Nyoblos silakan, enggak silakan. Itu urusan dia (anak dan istri), istri saya pun tidak tahu apa yang saya pilih. Bagi saya, itu hak individu-individu," ujar dia.

Saat bertemu dengan Anies Baswedan, Sri Sultan HB X tidak memberikan pesan khusus karena dia tidak membutuhkan apa-apa dari calon presiden yang datang menemuinya.

"Saya tidak pesan-pesan karena saya enggak perlu apa-apa," ucap Sultan.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang nonpolitik malah aktif berkampanye pada saat ini.

Presiden Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang nonpolitik itu merupakan hak demokrasi.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya.