Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, BADUNG - Calon wakil presiden (cawapres) 01 Muhaimin Iskandar mengaku sedih atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjukkan ketidaknetralan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024. 

"Ya kita sangat bersedih kalau punya presiden kemudian memilih jalan yang tidak untuk semua," kata Cak Imin saat ditemui usai menghadiri Konsolidasi Pemenangan AMIN di Bali bersama Kader Penggerak Perubahan di Sunset 100 Hotel, Badung, Bali, Jumat (26/1/2024).

Baca juga: Ganjar Tidak Persoalkan Jokowi Turun Kampanye Jika Elektabilitas Prabowo-Gibran Tak Sampai 51 Persen

Sebagaimana diketahui pernyataan Jokowi soal netralitas jadi sorotan. Pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini mengungkit kembali bagaimana cara Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanfaatkan posisinya untuk berkampanye jelang akhir masa jabatannya.

Ketika itu, Pemilu 2014, SBY memanfaatkan ketentuan yang diperbolehkan dalam UU Pemilu, yaitu berkampanye untuk peserta pemilu tertentu.

Namun, SBY juga mematuhi ketentuan dengan mengajukan cuti resmi selaku presiden.

Baca juga: KPU Tegaskan Presiden Jokowi Wajib Cuti Jika Ingin Kampanye, Istana Beri Respons

Melihat hal itu, Cak Imin mengingatkan Jokowi belajar dari tindakan dari ayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini. Ia juga menghormati tindakan SBY itu. 

"Kalau berpihak, harus cuti segera. Kita hormat kepada pak SBY dan pak Jokowi tolong belajar dari pak SBY," tuturnya. 

Sebagimana diketahui, Jokowi mengatakan setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik. Ia juga menegaskan, bukan hanya menteri, presiden sekalipun boleh berkampanye

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini nggak boleh gitu nggak boleh, boleh menteri juga boleh," imbuhnya.

Menurut Jokowi yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti dari tugas kenegaraan.