TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo tidak mempersoalkan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkampanye disaat elektabilitas pasangan Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kurang dari 51 persen sebelum masa tenang.

Tanggapan itu disampaikan Ganjar saat diwawancara ekslusif oleh Pemimpin Redaksi (Pemred) TVOne, Karni Ilyas, pada Rabu (25/1/2024).

Dalam wawancara tersebut, Karni meminta tanggapan Ganjar tentang kabar bahwa Jokowi akan turun gunung dan berkampanye jika elektabilitas Paslon 2 tidak mencapai lebih dari 51%, sebelum masa tenang.

Menurut Ganjar, hal itu menjadi pilihan politik apalagi Jokowi sudah menyampaikan, bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak.

"Kalau umpama beliau turun gunung kan statementnya sudah disampaikan, boleh lho presiden kampanye, saya tidak pernah problem. Itu pilihan politik yang saya hormati," ungkap Ganjar.

Baca juga: KPU Tegaskan Presiden Jokowi Wajib Cuti Jika Ingin Kampanye, Istana Beri Respons

Dia menjelaskan, pernyataan Jokowi dapat dinilai sendiri oleh masyarakat karena ada fatsun politik, moral, dan etika yang harus dijaga di dalam demokrasi.

"Akan dicatat dalam sejarah masing-masing, orang berubah karena sesuatu, dan kemudian orang bisa menilai, enggak apa-apa," ujar Ganjar.

Meski demikian, Ganjar menyampaikan ada tanggung jawab politik dan moral yang harus ditinggalkan untuk dicontoh generasi muda dalam berpolitik dan berdemokrasi dan hal itu harus dimulai dari elit politik

"Apa yang akan kita berikan kepada anak dan cucu terhadap pendidikan politik hari ini. Kalau kemudian elite kita tidak bisa memberikan contoh, tidak mengedukasi maka yang terjadi adalah suka-suka. Kalau sudah suka-suka, yang terjadi hukumnya hanya satu saja, machiavelli. Segala cara akan digunakan," kata Ganjar.

Dimulai dari Mahfud

Dia menjelaskan paslon nomor urut 3  Ganjar Pranowo dan Mahfud MD masih memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pendidikan politik kepada generasi muda.

Hal itulah yang mendorong Mahfud MD memutuskan untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam untuk menghindari conflict of interest.

"Kita masih punya kok bang, pesan-pesan politik yang kita berikan kepada generasi berikutnya, jangan dilanggar, itu tidak elok, tidak etis, ada moral fatsun, ada regulasinya," ujar Ganjar.

Terkait dengan itu, lanjutnya, ada unsur kepantasan dan kepatutan yang harus dipertimbangkan setiap pejabat publik yang memutuskan maju dalam kontestasi pemilu.

Ganjar menyampaikan, sangat menghargai keputusan Mahfud untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam, meskipun hal itu mungkin dinilai sebagian orang akan merugikan karena tidak dapat menggunakan fasilitas bagi pejabat publik.

Dia berharap, langkah Mahfud dapat menjadi contoh bagi pejabat publik lainnya di kontesasi Pemilu 2024, termasuk para menteri yang sudah terang-terangan menunjukkan dukungan kepada paslon tertentu.

"Saya respek betul sama Pak Mahfud yang beliau menimbang-nimbang tidak tergesa-gesa, tapi menunggu. Dan saya berharap kalau itu memang bisa dilakukan, ya contoh itu harus diberi, dan dimulai oleh seorang Mahfud MD," tutur Ganjar.

Dia menambahkan, setiap pejabat publik bertanggung-jawab untuk menjaga netralitas dan tidak menghalalkan segala cara termasuk mengklaim program pemerintah sebagai keberhasilan instansi atau pribadi demi memenangkan Pemilu.

"Ya kan ada klaimnya, ini dari kami, ketika memberikan bantuan. Jangan lupa ya besok ucapin terima kasih ke sana ya, ini dari kami lho, kan kita tau diksinya. Kita tahu cara berkomunikasi, kita tahu lubang jarum yang kecil itu mau dimasukin dari mana untuk menghalalkan. Makanya saya bilang tadi kalau semua sudah bebas-bebasan, maka yang terjadi adalah Machiavelli, aturan hanya sekadar aturan dan pasti orang akan bisa mengangkangi, dan kita akan diketawai oleh rakyat," tutur Ganjar.