Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari PolMark Research Centre Eep Saefulloh Fatah menilai, peran cawe-cawe atau ikut campur dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah terlalu jauh dalam Pilpres 2024 ini.

Kata Eep, Jokowi sebagai kepala negara sudah terang-terangan memberikan pernyataan soal keberpihakan dalam pilpres.

Bahkan menurut dia, Pilpres 2024 ini merupakan pilpres yang dimana peran presiden paling kuat sejak pemilu pertama kali diberlakukan.

"Di 2024 ini lah untuk pertama kali kita saksikan presiden cawe cawe dengan amat sangat jauh," kata pria yang akrab disapa Kang Eep itu dalam diskusi politik bertajuk 'Ngobrolin People Power' di kawasan Cikini, Jumat (26/1/2024).

Lebih ironinya kata Eep, dalam pilpres ini, Presiden Jokowi juga seraya pengin meraih kemenangan dari pasangan atau kandidat yang didukungnya.

Hanya saja, keinginan Presiden Jokowi dalam pilpres ini kata Eep, tidak diiringi dengan cara-cara yang demokrasi.

"Beberapa hal umum yang pertama saya menyaksikan Pak Jokowi ingin menang tetapi tidak ingin menggunakan cara demokrasi. Ini kesimpulan yang pertama. Saya bisa salah, tetapi sejauh ini itulah kesimpulan yang tepat yang bisa saya rumuskan," kata Eep.

Meski begitu, Eep menyadari kalau Presiden Jokowi memang selalu menang di setiap pesta demokrasi.

Bahkan yang paling fenomenal kata Eep terjadi di Pilkada Solo 2005 dan 2010 di mana di tahun tersebut Jokowi menang 90,1 persen suara.

Selanjutnya, di Pilgub Jakarta 2012, Pilpres 2014 serta 2019. Jokowi bahkan hampir melanjutkan kepemimpinan dengan masifnya wacana tiga periode, tetapi gagal.

Atas hal itu, Eep menilai kalau Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 ini berperan sangat jauh untuk memenangkan suatu Paslon.

"Saya tidak perlu berdebat tentang ini, karena pak Jokowi sendiri sudah mengakui, dalam beberapa kesempatan, jadi saya kalau kutip, saya kutip pak Jokowi. Kesimpulan kedua, ada keterlibatan presiden yang sangat jauh," kata Eep.

Eep menilai seharusnya Pilpres 2024 ini serupa dengan Pilpres 2014 lalu, di mana tidak ada kontestan yang merupakan petahana.