Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari PolMark Research Centre Eep Saefulloh Fatah menilai, peran cawe-cawe atau ikut campur dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah terlalu jauh dalam Pilpres 2024 ini.

Kata Eep, Jokowi sebagai kepala negara sudah terang-terangan memberikan pernyataan soal keberpihakan dalam pilpres.

Bahkan menurut dia, Pilpres 2024 ini merupakan pilpres yang dimana peran presiden paling kuat sejak pemilu pertama kali diberlakukan.

"Di 2024 ini lah untuk pertama kali kita saksikan presiden cawe cawe dengan amat sangat jauh," kata pria yang akrab disapa Kang Eep itu dalam diskusi politik bertajuk 'Ngobrolin People Power' di kawasan Cikini, Jumat (26/1/2024).

Lebih ironinya kata Eep, dalam pilpres ini, Presiden Jokowi juga seraya pengin meraih kemenangan dari pasangan atau kandidat yang didukungnya.

Hanya saja, keinginan Presiden Jokowi dalam pilpres ini kata Eep, tidak diiringi dengan cara-cara yang demokrasi.

"Beberapa hal umum yang pertama saya menyaksikan Pak Jokowi ingin menang tetapi tidak ingin menggunakan cara demokrasi. Ini kesimpulan yang pertama. Saya bisa salah, tetapi sejauh ini itulah kesimpulan yang tepat yang bisa saya rumuskan," kata Eep.

Meski begitu, Eep menyadari kalau Presiden Jokowi memang selalu menang di setiap pesta demokrasi.

Bahkan yang paling fenomenal kata Eep terjadi di Pilkada Solo 2005 dan 2010 di mana di tahun tersebut Jokowi menang 90,1 persen suara.

Selanjutnya, di Pilgub Jakarta 2012, Pilpres 2014 serta 2019. Jokowi bahkan hampir melanjutkan kepemimpinan dengan masifnya wacana tiga periode, tetapi gagal.

Atas hal itu, Eep menilai kalau Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 ini berperan sangat jauh untuk memenangkan suatu Paslon.

"Saya tidak perlu berdebat tentang ini, karena pak Jokowi sendiri sudah mengakui, dalam beberapa kesempatan, jadi saya kalau kutip, saya kutip pak Jokowi. Kesimpulan kedua, ada keterlibatan presiden yang sangat jauh," kata Eep.

Eep menilai seharusnya Pilpres 2024 ini serupa dengan Pilpres 2014 lalu, di mana tidak ada kontestan yang merupakan petahana. 

Namun, ternyata ceritanya kata dia, agak berbeda, pasalnya memang tidak ada petahana yang menjadi kontestan, hanya saja ada keterlibatan presiden petahana yang sangat jelas.

"Ketika ingin menang tetapi tidak ingin menggunakan cara demokrasi berjalan ada yang salah dengan sistem, mekanisme, aturan insitusi politik yang kita miliki. Ini harus dibenahi," jelas Eep.

Baca juga: Tunjukkan UU Pemilu, Jokowi Minta Pernyataan soal Presiden Boleh Kampanye Tak Ditarik Kemana-mana

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait adanya pandangan bahwa sejumlah Menteri ikut berkampanye memenangkan salah satu pasangan Capres-Cawapres, padahal menteri tersebut bukan bagian dari tim pemenangan atau Parpol.

Menurut Presiden setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

Menurut Presiden sebagai pejabat boleh berkampanye. Bukan hanya Menteri, bahkan Presiden sekalipun boleh berkampanye.

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini nggak boleh gitu nggak boleh, boleh menteri juga boleh," imbuhnya.

Menurut Presiden yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara.

"Itu saja yang mengatur, itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," pungkasnya.