Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa format politik Orde Baru dibuat untuk menciptakan stabilitas nasional.

Namun pada kenyataanya semata-mata untuk mempertahankan kekuasaan.

Posisi dominan ABRI dan DPR tidak lebih sebagai alat perpanjangan tangan penguasa dan alat legitimasi kebijakan.

Sementara itu pengendalian kehidupan politik yang salah satunya melalui Fusi justru menimbulkan dampak baru yaitu konflik dalam tubuh partai politik baik secara intern maupun ekstern.

Ditambah lagi dengan dikeluarkannya UU. RI. No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya dimana partai politik tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.

Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru membentuk format politik yang pada awalnya sebagai koreksi total terhadap pemerintahan sebelumnya.

Namun dalam perkembangannya justru format politik tersebut merupakan langkah awal pemerintahan Suharto untuk mempertahankan kekuasaan.

Salah satunya melalui fusi terhadap partai politik yang menimbulkan konflik baru diantara unsur yang ada dalam partai.

Berdasarkan hal tersebut maka diharapkan bahwa proses demokrasi harus berjalan sesuai dengan aturan dimana pemerintah dituntut untuk bersikap netral tanpa memihak kepetingan salah satu golongan.

Sedangkan untuk partai politik diharapkan dapat menjalankan fungsi dan menghindari terjadinya konflik."

(Tribunnews.com/Chrysnha)