TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) gencar melakukan pembagian bantuan sosial (bansos) saat masa Kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Sontak aksi Presiden Jokowi tersebut mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak.

Terlebih dalam pembagian bansos tersebut, Presiden Jokowi tak melibatkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Presiden Jokowi mendapatkan kritik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai politik yang menaunginya.

Juga kritik dari calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres) hingga para politikus lainnya, termasuk FX Hadi Rudyatmo sampai Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Berikut fakta-fakta lengkapnya soal aksi Jokowi bagikan bansos di masa Kampanye Pilpres 2024:

1. Bagikan Bansos Beras hingga Modal Usaha

Baca juga: Reaksi Puan Maharani Soal Presiden Jokowi Rajin Bagikan Bansos Jelang Pemilu

Presiden Jokowi membagikan bansos berupa beras hingga modal usaha di beberapa wilayah Indonesia.

Termasuk di Pasar Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, Senin, 29 Januari 2024, setneg.go.id.

Presiden Jokowi juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang.

Nunung, salah satu pedagang ayam, mengaku senang dan bersyukur mendapatkan bantuan modal kerja dari Presiden Jokowi.

Baca juga: FX Rudy Komentari Presiden Jokowi yang Gencar Bagi Bansos 

"Untuk tambahan modal dan ditabung. (Harapannya) pengin dilanjutkan dan semoga Pak Jokowi lancar ke depannya," ungkapnya.

Selain itu Jokowi juga membagikan bansos saat kunjungan di gudang Bulog di Kalurahan Purwomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Senin (29/1/2024).

Tampak Jokowi didampingi oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwana X.

Kedatangan Kepala Negara kali ini, selain membagikan bantuan pangan beras 10 kilogram kepada masyarakat juga mengecek ketersediaan stok beras di gudang sekaligus memberikan .

Diketahui bantuan pangan beras sebanyak 10 kg untuk masing-masing keluarga penerima manfaat.

Di kesempatan itu, Jokowi menekankan kepada masyarakat petani agar meningkatkan produktivitas sehingga dapat menekan harga kembali naik.

Sebab, jika produktivitas harga turun seperti tahun lalu akibat dampak El-Nino maka harganya pasti kembali naik karena suplainya untuk kebutuhan tidak cukup.

Kondisi tersebut terjadi hampir di seluruh negara.

Karena itu, untuk membantu masyarakat yang terdampak perubahan cuaca ini, maka Pemerintah menggelontorkan bantuan pangan berupa beras 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat.

"Tujuan bantuan ini karena hampir di semua negara harga beras naik. Tidak hanya di Indonesia. Yang penting bapak Ibu, Januari Februari, Maret, April, Mei dan Juni diberikan bantuan. Sementara sampai Juni. Nanti kalau APBN dihitung cukup, (bantuan) bisa dilanjutkan lagi," ujar dia.

2. Mensos Risma Tak Diajak

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengakui Presiden Joko Widodo tidak mengajak Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat membagikan sejumlah bansos akhir-akhir ini.

Menurut Ari, bansos yang dibagikan Presiden akhir-akhir ini berkaitan dengan cadangan pangan.

Sehingga, Kepala Negara langsung melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional saat membagikan bansos.

"Karena terkait dengan cadangan pangan ya. Ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga (sekaligus) mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," jelas Ari di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (29/1/2024), mengutip Kompas.com.

Saat ditanya lebih lanjut apakah ada kaitan dengan status Mensos Risma yang merupakan kader PDI Perjuangan (PDI-P), Ari membantahnya.

"Enggak. Enggak ada (karena) status kepartaian," tegasnya.

3. Dikritik Anies

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan memberikan kritik pada Jokowi soal pemberian bansos bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 200 ribu yang dibagikan per bulan, mulai Januari hingga Maret 2024.

Penyalurannya akan dilakukan pada Februari 2024 dengan cara dirapel, sehingga masyarakat akan mendapatkan bansos tersebut sebesar Rp 600 ribu.

Anies mengkritik, akan lebih baik bansos diberikan sesuai waktu yang ditetukan, yakni per bulan bukan dirapel.

Anies tak ingin pembagian bansos ini mengikuti kalender politik, mengingat bulan Februari 2024 adalah pelaksanaan Pilpres 2024.

"Bansos diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat, bukan mengikuti kalender politik. Kapan rakyat membutuhkan di situ diberikan bansos, ada jadwalnya. Jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat bukan sesuai kebutuhan politik yang mau memberi," kata Anies.

4. Kritik PDIP soal Presiden Tak Libatkan Mensos

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak melibatkan Mensos Risma dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) ke masyarakat.

Menurutnya, Jokowi telah melakukan penyalahgunaan yang serius.

"Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran," kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024)

Dia menduga Risma tidak diajak menyalurkan bansos karena statusnya sebagai menteri dari PDIP, yang mana PDIP merupakan parpol pengusung paslon Pilpres 03 Ganjar-Mahfud.

Sementara Jokowi disebut-sebut mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Prabowo Subiantos sebagai paslon 02 di Pilpres.

"Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik," kata Hasto.

5. Tanggapan Cak Imin

Calon wakil presiden (cawapres) 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap Presiden Jokowi berlaku adil terkait bagi-bagi bansos.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengingatkan supaya Jokowi dapat memosisikan dirinya sebagai negarawan saat bagi-bagi bansos, bukan sebagai politisi.

"Ya memang eksekusi ada di tangan pemerintah dan presiden," ujar Cak Imin saat ditemui di Lapangan Pendawa Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Selasa (30/1/2024).

"Kita harap presiden fair, presiden benar-benar menggunakan bansos sebagai negarawan, bukan sebagai politisi, kualat, Pak," tegasnya.

Lalu Cak Imin juga mengingatkan ihwal bansos yang merupakan uang milik rakyat sehingga tak boleh sama sekali diklaim sebagai bantuan dari sebuah kelompok.

"Bansos itukan uang rakyat ya, jadi tolong semua rakyat paham bahwa yang dibagikan oleh presiden maupun pemerintah itu uang APBN yang diketok oleh DPR," jelas Cak Imin.

"Tidak boleh ada satu pun yang mengeklaim itu bantuan presiden, bantuan menteri, apalagi bantuan paslon," tegasnya.

6. FX Rudy Ikut Menanggapi

Menanggapi hal ini, Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menegaskan bahwa bantuan yang dibagikan tersebut merupakan bantuan dari negara, bukan dari pribadi pejabat tertentu.

“Membagi bansos itu adalah hak rakyat dari negara. Bukan dari pejabat A, B, C,” jelasnya saat ditemui di Taman Sunan Jogo Kali, Selasa (30/1/2024).

Menurutnya, pembagian bansos tidak serta merta menentukan pilihan politik masyarakat, mengutip TribunSolo.com.

FX Rudy pun tidak mempermasalahkan hal ini.

“Rakyat itu diberi bansos pasti diterima namun di bilik siapa tahu. Ndak apa-apa,” tuturnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Momen Presiden Jokowi Bagikan Bantuan Beras dan Dua Sepeda pada Warga di Sleman

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Faryyanida Putwiliani/Reza Deni/Mario Christian Sumampow) (TribunJogja.com/Ahmad Syarifudin) (Kompas.com/Dian Erika)