Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahfud MD mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 03 ini akan menyampaikan surat resmi pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat.

Pengunduran diri Mahfud ini merupakan komitmen mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu untuk menjaga independensi selama proses Pilpres 2024.

Dia mengatakan pengunduran diri dari jabatan Menko Polhukam sebenarnya telah dibicarakan sejak dirinya diusung sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.

Di sisi lain, pengunduran diri yang diumumkan langsung di sela kampanye akbar di Lampung Tengah, pada Rabu (31/1/2023), telah disepakati bersama dengan pasangan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo. 

Menurut Mahfud, nilai independensi selama proses pemilihan yang berlangsung pada 14 Februari dan proses setelahnya sangat penting.

“Saya juga telah mengemas seluruh barang pribadi, dan telah siap keluar dari rumah dinas dan melepaskan seluruh fasilitas negara,” kata Mahfud dalam keterangan resmi yang diterima.

Sebelumnya, Mahfud telah menemui Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Dari pertemuan itu, Mahfud telah dijadwalkan bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Mahfud ingin bertemu langsung dengan Presiden karena dia ingin mundur secara baik-baik, sebab dulu juga diangkat secara baik, dan tidak ingin muncul kesan ‘tinggal gelanggang colong playu’. 

Mahfud menjelaskan keputusan itupun telah dibicarakan oleh segenap partai koalisi dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. 

Setelah pembicaraan bersama partai koalisi beserta TPN, didapat kesimpulan langkah mundur dari jabatan negara selama proses Pilpres 2024 adalah langkah yang bijak.

Baca juga: Mahfud MD Akui Mundur Dari Kabinet Jokowi Karena Tunggu Momentum

Para partai pendukung dan TPN, kata Mahfud,  mendukung sepenuhnya keputusan. 

“Hal ini dianggap upaya mengembalikan marwah demokrasi yang dilaksanakan dengan proses yang benar dan jujur,” katanya.