TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menerbitkan sejumlah aturan baru hingga rajin menyerahkan program bantuan sosial (bansos) kepada warga.

Terkini Jokowi menyiapkan perpanjangan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Bantuan ini diperpanjang sebelum pencoblosan suara pada 14 Februari mendatang.

Meskipun demikian, Istana Kepresidenan menolak bansos ini karena alasan politik.

"Program untuk memberikan bantuan beras kepada masyarakat miskin itu jauh sebelum Mas Gibran menjadi calon wakil presiden," kata Moeldoko kepada wartawan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Saat menyerahkan bantuan di Gudang Bulog Sendangsari, Pajangan, Bantul, Selasa (30/1/2024) Presiden Jokowi memastikan, beras yang diterima oleh masyarakat tersebut merupakan beras kualitas premium.

Bantuan beras 10 kg itu akan disalurkan hingga tiga bulan ke depan.

“Saya kira beras yang Bapak Ibu terima itu bukan beras medium tapi premium. Coba sampai di rumah langsung dimasak, itu beras pilihan semuanya,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi sempat bertanya apakah ada warga yang keberatan terhadap rencana penyaluran beras tersebut.

Setelah bulan Maret, bantuan akan dilanjutkan untuk bulan April, Mei, dan Juni. Setelah Juni, Presiden tersebut akan melakukan pengkajian ulang terkait kemampuan APBN.

“Setuju tidak ini dilanjutkan lagi April, Mei, Juni? Yang tidak setuju boleh tunjuk jari kalau ada, atau silakan maju saya beri sepeda.

Nanti setelah Juni saya akan hitung-hitung lagi APBN kita kalau memungkinkan akan dilanjutkan lagi,” ungkapnya.

"Setuju," saut warga yang hadir.

Selain beras, masyarakat juga mendapatkan bingkisan dari Presiden Jokowi.

Beberapa warga juga ada yang mendapatkan hadiah sepeda karena berhasil menjawab pertanyaan ringan terkait dengan nasionalisme.

Jokowi teken keppres hari libur nasional

Jokowi juga resmi meneken Surat Keputusan Presiden (Keppres) yang mengubah nomenklatur Isa Almasih menjadi Yesus Kristus dalam penamaan hari libur nasional 

Perubahan itu tertuang dalam Keppres Nomor 8 Tahun 2024 yang ditandatangani Jokowi pada 29 Januari 2024.

Dengan demikian penyebutan hari libur di kalendar nasional berganti menjadi Kelahiran Yesus Kristus, Wafat Yesus Kristus, Kebangkitan Yesus Kristus serta Kenaikan Yesus Kristus.

Dalam salinan surat tercantum ada 16 hari-hari libur sebagai berikut:

1. 1 Januari Tahun Baru Masehi;

2. 1 Muharram Tahun Bam lslam Hijriah;

3. Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.;

4. Idul Fitri (dua hari);

5. Idul Adha;

6. Maulid Nabi Muhammad S.A.W.;

7. Kelahiran Yesus Kristus;

8. Wafat Yesus Kristus;

9. Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah);

10. Kenaikan Yesus Kristus;

11. Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka);

12. Hari Raya Waisak;

13. Tahun Baru Imlek;

14. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus;

15. Hari L,ahir Pancasila 1 Juni; dan

16. Hari Buruh Internasional 1 Mei.

Adapun pada hari-hari libur tersebut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Aparatur Sipil Negara karena kepentingan tugas dinas/pekerjaan diharuskan bekerja, baginya berlaku ketentuan-ketentuan bekerja pada hari libur.

"Hari-hari libur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2, angka 4, dan angka 5, ditetapkan setiap tahun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama," tulis Keppres yang dilihat Tribunnews.com, Selasa (30/1/2024).

Sebelumnya disampaikan oleh Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki bahwa usulan perubahan nama libur nasional ini berasal dari umat Kristiani.

Baca juga: Natal Umat Kristen Palestina dalam Suasana yang Tenang di Betlehem, Tempat Kelahiran Yesus Kristus

"Ya ini usulan dari umat kristen dan katolik agar nama nomenklatur itu justru memang diubah ke yang mereka yakini bahwa itu adalah kelahirannya Yesus Kristus, wafatnya Yesus Kristus, dan kenaikannya Yesus Kristus itu. Memang dari usulan mereka, dan kita perjuangkan Alhamdulillah diterima," tutur Saiful Rahmat Dasuki.

Sehingga, Kementerian Agama berupaya memperjuangkan usulan ini hingga ditetapkan.

Gaji PNS dan TNI-Polri naik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyatakan, kenaikan gaji sebesar 8 persen bagi Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) bakal cair dalam waktu dua hari ini atau awal Februari 2024.

"Mestinya sudah bisa cair 1-2 hari ini," kata Anas kepada wartawan di Kementerian Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Anas menyatakan, pihaknya telah mengirimkan harmonisasi terkait dengan aturan kenaikan gaji bagi ASN maupun pensiunan.

Baca juga: Gibran Ingin Hidupkan Lagi Bekraf Jika Menang Pilpres 2024: Kalian Enggak Pengen Jadi PNS Kan?

Kenaikan gaji ASN ini telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sedangkan untuk kenaikan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah diatur melalui Perpres Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.

"Kemenpan sudah mengirim dan sudah harmonisasi dengan Kemenkeu dan Setneg sehingga segera cair terkait dengan tunjangan ASN dan pensiunannya," ujarnya.

Perihal kenaikan gaji PNS ini sebelumnya telah diinformasikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Bendahara negara bilang, pembayaran gaji ASN akan dicairkan secara komplit untuk 12 bulan sekaligus oleh Pemerintah.

Namun pihaknya tengah menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang kenaikan gaji ASN 2024.

"Gaji ASN 2024 tetap dibayarkan, kenaikannya sesuai yang disampaikan Bapak Presiden, kenaikan 8 persen dan untuk pensiunan 12 persen. PP-nya sedang diselesaikan, sedang kita kebut ini. Januari ini tetap kita bayarkan komplit untuk 12 bulan," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, dikutip Rabu (3/1/2024).

Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan dana sebesar Rp 52 trilliun untuk membayar kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan pensiunan yang naik di 2024 mendatang.

Kemenkeu Kucurkan Dana Rp 11,25 Triliun untuk Bansos Rp 200.000 Per Bulan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan dana sebesar Rp 11,25 triliun untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 200.000 per bulan hingga Maret 2024.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, dana yang dikeluarkan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, penyaluran BLT tersebut bakal disalurkan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Sebagian besar kan sudah ada di APBN, tapi ini kan memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global."

"Nah ini tentunya kita akan carikan," kata Febrio kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip Selasa (30/1/2024).

Baca juga: PDIP Kritik Presiden Jokowi Tak Libatkan Mensos Risma dalam Penyaluran Bansos

Selain menyalurkan BLT, pemerintah juga melanjutkan penyaluran bantuan pangan sebesar 10 kilogram beras kepada 22,2 juta KPM hingga Juni 2024.

Febrio mengatakan, dalam mendukung kebutuhan masyarakat tersebut peran APBN dinilai siap layaknya tahun-tahun kemarin.

"Kita untuk mengelola APBN itu fleksibel, jadi kita memang selalu siapkan seperti beberapa tahun terakhir. Kita selalu gunakan istilah shock absorber."

"Jadi kalau misal ada kebutuhan di masyarakat yang disebabkan gejolak yang kita lihat di pasar global, APBN nya bisa tetap siap," jelas dia.

Baca juga: Cak Imin Ingatkan Jokowi: Bagi Bansos Sebagai Negarawan Bukan Politisi, Kualat Pak

Bansos Gantikan Program El Nino

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan untuk menyalurkan bantuan pangan beras sebesar 10 kilogram per bulan sampai Juni 2024 dan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 200.000 sampai Maret 2024.

"Ini menggantikan program El Nino yang tahun kemarin diberikan. Tahun kemarin sebesar Rp 200.000 per bulan, pada waktu itu selama 2 bulan atau Rp 400.000," kata Airlangga dalam Konferensi Pers di Kantornya, Senin (29/1/2024).

Airlangga bilang, untuk bantuan langsung tunai disalurkan pada Februari mendatang. Jumlah masyarakat yang mendapat BLT ini sebesar 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Itu akan di evaluasi 3 bulan lagi, dan 3 bulan pertama diberikan nanti sekitar bulan Februari besarnya Rp 200.000 per bulan," jelas dia.

Baca juga: Yenny Wahid: Kalau Diberi Bansos Itu Sedekah, Enggak Wajib Dicoblos Sesuai Arahan

Dikatakan Airlangga, perbedaan data antara penerima bantuan beras sebesar 22,2 juta KPM dan penerima BLT sebesar 18,8 juta KPM itu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Itu biasanya masyarakat di bawah bertanya kenapa saya mendapat beras tapi tidak dapat BLT cash. Nah tentu dengan data yang berbeda itu bergantung kepada kemarin data yang dari PMK terkait dengan data tersebut," jelasnya.