TRIBUNNEWS.com - Calon presiden (capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, setuju pada pendapat capres nomor urut satu, Anies Baswedan, mengenai program untuk kesejahteraan guru dan dosen.

Menurut Prabowo, akan lebih baik jika pemerintah mengkaji dan mengaudit apakah sistem pendidikan serta kesejahteraan guru dan dosen di Indonesia sudah baik.

Ia menilai pentingnya memperbaiki sistem yang kurang baik bagi kesejahteraan tenaga pendidik.

"Saya setuju, mungkin karena (Anies) mantan Menteri Pendidikan ya," kata Prabowo sambil tersenyum, dalam debat terakhir capres di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024), dikutip dari YouTube KPU RI.

"Mengaudit, mengkaji, apakah sistem kita ini baik atau tidak. Karena banyak kebocoran dalam alokasi dana yang diturunkan, ini menyangkut masalah mental dan budaya."

"Kita harus koreski diri, audit, dan di mana masalah sistem yang kurang baik, diperbaiki. Kita harus berani memperbaiki sistem yang kurang baik," lanjut dia.

Diketahui, pernyataan Prabowo ini disampaikan dalam rangka menanggapi program dan komitmen Anies mengenai kesejahteraan guru dan dosen.

Hal ini menjawab pertanyaan dari moderator mengenai komtimen paslon untuk meningkatkan kesejahteraan serta kompetensi guru dan dosen.

Menjawab pertanyaan itu, Anies menilai seluruh lapisan bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan guru dan dosen.

"Kita harus bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan pendidik. Prinsip itu harus ditanggung seluruh penanggung jawab di seluruh Indonesia."

"Masalah-masalah yang kita miliki sekarang, banyak guru honorer belum diangkat PPPK, 1,6 juta guru belum tersertifikasi," ungkap Anies.

Baca juga: Sosok Kalis Mardiasih, Namanya Disebut Ganjar saat Debat Terakhir Capres, Aktivis Muda dari Jogja

Apabila terpilih menjadi presiden, lanjut Anies, ia akan mencanangkan program percepatan sertifikasi untuk guru.

Lalu, mengangkat 700 ribu honorer menjadi PPPK.

Ia juga menekankan pentingnya penghargaan dan tunjangan bagi dosen dan peneliti yang berbasis pada kinerja.

"Programnya percepatan sertifikasi guru, pengangkatran 700 ribu honorer menjadi PPPK, beasiswa untuk anak dosen dan pendidik, penghargaan dan tunjangan bagi dosen dan peneliti yang berbasis pada kinerja, dan paling penting mengurangi beban administrasi," pungkas Anies.

Diketahui, debat terakhir ini mengusung tema kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan inklusi.

Dari tema tersebut kemudian dibagi menjadi enam subtema, yaitu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Berikut ini 12 panelis yang hadir dalam debat terakhir capres:

1. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Prof Dr Aminuddin Syam SKM M Kes MMed Ed.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar MA PhD.
3. Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (BAN PDM) Bahruddin.
4. Pendiri PIKAT Demokrasi dan penasihat Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE Net) Damar Juniarto SSos.
5. Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Prof Emiritus PM Laksono PhD.
6. Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo.
7. Ahli Teknologi Informasi/Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan Onno Widodo Purbo PhD.
8. Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Dra Reni Kusumowardhani MPsi.
9. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar SSi SH MM.
10. Penasihat Hak Disabilitas pada General Election Network for Disability Access (AGENDA) dan aktivis disabilitas Tolhas Damanik MEd.
11. Dosen Pascasarjana Program Penyuluhan Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta Drs. Tukiman Tarunasayoga MS, Ph.D.
12. Guru Besar di bidang PAUD dan Gender Universitas Pendidikan Indonesia Prof Vina Adriany MEd PhD.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Rizki Sandi Saputra)