Program tersebut, kata dia, dulu bernama Kredit Mahasiswa Indonesia atau KMI.

Ia mengaku, kakaknya sempat mengambil program tersebut.

"Dan kalau tidak salah kakak saya sampai hari ini ijazahnya tidak pernah diambil juga. Karena itu dia lulus menggunakan kredit yang sangat murah, diberikan shceme (skema) oleh pemerintah, dan modelnya seperti yarnen, membayarnya setelah panen. Panennya apa? Ketika dia sudah lulus," kata Ganjar.

"Maka liberalisasi yang mesti dihentikan ini, menurut saya mesti juga diimbangi dengan proporsionalitas kepada mana yang mampu, dan mana yang kurang mampu," sambung dia.

Menurutnya, mereka yang kurang mampu mesti mendapatkan intervensi dari pemerintah.

Perguruan tinggi di sisi lain, harus bisa menunjukkan, bahwa UKT dengan klaster-klaster pembiayaannya diperuntukkan untuk kalangan yang memang sesuai dengan strata mereka.

Mendengar ha tersebut, Anies memuji pandangan Ganjar.

Anies menanggapi bahwa pendidikan tinggi adalah pemasok pembentukan kelas menengah Indonesia.

Negara, menurutnya harus menempatkan pendidikan tinggi sebagai eskalator sosial ekonomi.

Dengan cara pandang begitu, menurutnya maka biaya pendidikan tinggi memiliki dua penyedia yaitu orang tua dan negara.

Namun menurutnya, unsur negara harus lebih besar.

Negara, kata dia, harus mengambil alih biaya tersebut dan nukan justru malah dibebankan ke Universitas.

Hal tersebut, menurutnya supaya dosen dan pimpinan universitas bekerja pada pendidikannya, pengajarannya, penelitiannya, dan pengabdian masyarakat.

Negara, kata dia, harus melihat pendidikan sebagai investasi.