TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dunia perguruan tinggi mulai bergerak.

Sejumlah guru besar di beberapa universitas berteriak kencang menegur penyelenggara kekuasaan negeri.

Sejumlah sivitas akademika hingga alumni kampus pun turut menyerukan rasa keprihatinannya terhadap situasi demokrasi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelang Pemilu 2024.

Hari ini, Senin, 5 Februari 2024, jumlah kampus yang menggelar "mimbar terbuka" mengkritik pemerintah, terus bertambah.

Mulai dari Unesa, Unair, UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Lambung Mangkurat, STF Driyakara, hingga Unej.

Ray Rangkuti, pengamat politik sekaligus anggota Komunitas alumni dan sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi beserta jajaran penyelenggara negara agar bersikap netral dalam kontestasi Pemilu 2024.

“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib bersikap netral dan memfasilitasi seluruh aktivitas pemilu berdasarkan prinsip keadilan. Sikap ini lebih dari sekadar tak menggunakan fasilitas negara dan tak mengutarakan pilihan politiknya, tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai presiden,” kata Ray akhir pekan lalu.

Komunitas UIN mendesak Jokowi tak membuat kebijakan yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral bagi paslon tertentu.

Presiden Jokowi juga diminta agar sungguh-sungguh mengelola pemerintahan untuk kepentingan nasional, bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan nasional.

Pernyataan Guru Besar dan Civitas Akademika Universitas Jember (Unej)

Sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa Universitas Jember (Unej) yang tergabung dalam civitas akademika Universitas Jember menggelar deklarasi agar Pemilu 2024 berlangsung dengan jujur dan adil di halaman kampus Senin (5/2/2024)

Deklarasi tersebut dipimpin oleh guru besar Fakultas Hukum Prof. Dr. Dominikus Rato dan menyampaikan lima tuntutan.

Pertama, Ia meminta agar seluruh cabang kekuasaan negara, baik ekskutif, legislatif dan yudikatif untuk senantiasa berpedoman pada TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan menjalankan nilai nilai Pancasila.

“Menuntut KPU, Bawaslu dan pemerintah memastikan netralitas penyelenggara negara dan harus memberikan teladan baik,” ucap dia