TRIBUNNEWS.COM - Inilah fakta-fakta Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Ferdinandus Hindarto, diminta polisi untuk membuat video mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan penuturan Ferdi, seorang polisi yang mengaku sebagai anggora Polrestabes Semarang menghubunginya melalui pesan singkat WhatsApp, Jumat (2/2/2024).

Kala itu, dirinya hendak pergi ke Surabaya, Jawa Timur, untuk menghadiri pertemuan pimpinan perguruan tinggi Katolik di kota tersebut.

Meski sudah tegas memberikan penolakan terkait pembuatan video itu, Ferdi mengaku sampai ditelepon beberapa kali oleh si polisi.

Berdasarkan keterangan polisi yang menghubunginya, video tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kapolda Jawa Tengah.

"Iya, video itu akan diserahkan ke Kapolda (Jateng). Namun, saya tolak untuk membuat videonya," katanya di Gedung Mikael Kampus Soegipranata Semarang, Jawa Tengah, Selasa (6/2/2024), dilansir TribunJateng.com.

1. Sikap Penolakan

Ferdi menolak membuat video karena yang diminta berupa konten mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi selama sembilan tahun terakhir.

Kemudian, Pemilu 2024 ini perlu mencari penerus dari Presiden ke-7 Indonesia itu.

"Kami nyatakan tidak (bikin video) karena kami memilih sikap itu. Kami bukan membenci. Semisal hal baik, maka dibilang baik. Sebaliknya, ketika ada sesuatu tidak pas ya bilang tidak pas."

"Saya sampai ditelepon berulang kali oleh si polisi. Saya tak mengangkat telepon karena sudah jelas jawaban di chat WA (WhatsApp)," paparnya.

Meski permintaan sudah ditolak, polisi itu tidak menyerah, dia kembali menghubungi Ferdi pada Sabtu (3/2/2024).

Baca juga: Penjelasan Kapolrestabes Semarang Soal Permintaan Video Apresiasi Jokowi kepada Rektor Unika

Kali ini, polisi itu menghubungi sembari menyertakan contoh-contoh video yang dibuat oleh kampus lain di Jawa Tengah.

"Setahu saya video contohnya dari Undip, UIN, dan PTS (Perguruan Tinggi Swasta) lainnya di Semarang. Adapula Unsoed (Purwokerto)," jelasnya.

Permohonannya kemudian dibuat lebih persuasif dengan menyederhanakan permintaan yang awalnya video menjadi pernyataan saja.

Rektor Unika ini juga diberi contoh pernyataan dari seorang rektor dari kampus lain di Semarang.

"WA tadi pagi terakhir jam 11, bahasanya, 'Pak, mbok (tolong) kasihani saya,' saya jawab, 'Saya tahu jenengan (Anda) jalankan tugas, tapi tolong hormati pilihan kami'," terangnya.

2. Alasan Penolakan

Ada beberapa alasan yang membuat Ferdi menolak permintaan itu.

Alasan pertama, yaitu keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres di mana Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sudah menyatakan bahwa putusan itu melanggar etika.

Alasan kedua, ialah Jokowi pernah mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu.

Padahal sebelum mengeluarkan pernyataan itu, presiden menyuruh ASN, TNI, dan Polri untuk bersikap netral selama pemilu.

"Bisa saja dicari pasal di undang-undang (soal Presiden boleh memihak) tapi bagi kami etika di atas segalanya. Etika di atas hukum. Hukum dibuat atas dasar etika," ungkapnya.

Alasan ketiga, mengenai pengelontoran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh pemerintah jelang Pemilu 2024.

Menurutnya, bansos sudah lama ada, tetapi tak pernah digelontorkan pada bulan Januari.

"Normatifnya aja, APBN tak bisa dicairkan bulan seperti ini," sambungnya.

Kondisi tersebut kian menguatkan alasan Ferdi untuk menolak pembuatan video mendukung kinerja Jokowi.

Dia menilai banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai prinsip demokrasi dan konstitusi.

Ketidaksesuaian itu harus disampaikan sebagai wujud cinta terhadap bangsa.

"Kalau dibiarkan terserah mau jadi apa? Hal itu juga tidak boleh karena pesan Soegijapranata harus 100 persen Indonesia berupa kasih akan Tanah Air yang harus dijaga dan dihidupi," jelasnya.

3. Ajakan Pemilu Damai

Sementara itu, Polrestabes Semarang telah buka suara terkait masalah ini.

Menurut Menurut Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, ajakan terhadap Rektor Unika maupun tokoh masyarakat lainnya hanya berupa ajakan untuk pemilu damai.

"Tidak ada sama sekali, sekali lagi saya ulangi bahwa ajakan kepada tokoh masyarakat tokoh agama pemuda termasuk ada mahasiswa civitas akademika itu mengajak men-support terciptanya pemilu damai," katanya di Kota Semarang, Selasa.

Dia menyebut penolakan pembuatan video dari Rektor Unika bagian dari pilihan.

"Yang unika itu kan yang kami tangkap itu pilihan. Kami berhadapan dengan orang-orang dengan intelektual yang bagus."

"Punya pilihan narasi-narasi mana yang disampaikan untuk memberikan kesejukan bagi warga Kota Semarang," jelasnya.

Lebih lanjut, Kombes Irwan menyatakan tak ada paksaan dalam pembuatan video itu.

Sebelum pembuatan video testimoni itu, sambungnya, terlebih dahulu dijelaskan bahwa konten itu akan disebarkan dengan tujuan supaya pesan dari tokoh ini sampai ke masyarakat luas.

Tokoh yang dipilih untuk membuat video, menurut Kombes Irwan juga tak sembarang, yaitu mereka yang dinilai pantas untuk memberikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Semarang.

"Memang ada beberapa yang menolak tapi banyak yang men-support kegiatan ini," jelasnya.

4. Cooling System

Terpisah, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Satake Bayu, mengatakan dalam rangka menjaga pemilu ini ada kegiatan cooling system.

Caranya dengan meminta beberapa tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, dan orang-orang yang punya kompetensi untuk bisa membantu situasi kamtibmas bisa berjalan aman lancar dan tertib lewat pesan video.

Meski begitu, dia menegaskan tak ada arahan untuk pasangan calon (paslon) tertentu dalam Pemilu 2024 ini.

"Tidak ada arahan untuk mendukung salah satu paslon (presiden dan wakil presiden)," tuturnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul: Alasan Rektor Unika Soegijapranata Semarang Tolak Bikin Video Apresiasi Terhadap Jokowi dan Tujuan Polrestabes Semarang Ajak Rektor Unika Soegijapranata Buat Video Testimoni Untuk Pemilu Damai.

(Tribunnews.com/Deni)(TribunJateng.com/Iwan Arifianto)