TRIBUNNEWS.COM - Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo memuji sikap Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Kota Semarang (Unika), Ferdinandus Hindarto yang menolak permintaan untuk membuat video apresiasi terhadap Presiden (Jokowi) Jokowi.

Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, penolakan Ferdinandus Hindarto adalah sikap yang luar biasa.

"Yang dikatakan Rektor Universitas Soegijapranata, 'Kami tidak mau, kami netral'. Itu sebuah sikap yang luar biasa," ungkap Ganjar dilansir WartakotaLive.com, Rabu (7/2/2024).

Ia juga mengaku tidak terima dengan adanya permintaan membuat video apresiasi yang disebut-sebut berasal dari polisi. 

Menanggapi adanya desakan dari polisi kepada rektor, Ganjar mengaku tak terima. Terlebih Ganjar merupakan anak dari seorang polisi.

Ia merasa desakan tersebut justru bisa menghancurkan institusi Polri.

"Siapa pun yang memerintah, Anda akan menghancurkan institusi ini. Sebagai anak polisi, saya tidak terima," kata Ganjar 

Menurut Ganjar, pihak yang memerintah polisi untuk mendesak para rektor itu sudah telat. Baik telat dari sisi waktu, maupun dari sisi pikiran.

"Telat dari sisi pikiran, waktu, dan membelokkan sebuah kejujuran dan fakta akan menyakitkan buat menunjukkan sebuah kebenaran. Kebebasan ini harus kita hormati," ujar Ganjar.

Baca juga: Polri Bantah Isu Operasi Tekan Rektor: Bukan Hanya Rektor, Tokoh Agama dan Masyarakat Didatangi

Terakhir, Ganjar meminta publik untuk bersama-sama menjaga Institusi Kepolisian agar tidak tercemari tindakan para oknum.

"Sayang, indikatornya ada oknum kepolisian yang melakukan."

"Teman-teman dari kepolisian, mari kita jaga Bhayangkara kita agar tidak dicemari tindakan oknum," kata dia.

Penjelasan Kapolrestabes Semarang Soal Permintaan Video Apresiasi Jokowi kepada Rektor Unika

Sementara itu, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan ajakan terhadap Rektor Unika maupun tokoh masyarakat lainnya hanyalah berupa ajakan untuk pemilu damai.

"Tidak ada sama sekali, sekali lagi saya ulangi bahwa ajakan kepada tokoh masyarakat tokoh agama pemuda termasuk ada mahasiswa civitas akademika itu mengajak mensupport terciptanya pemilu damai," katanya di Kota Semarang, Selasa (6/2/2024).

Ia mengatakan, penolakan pembuatan video dari Rektor Unika bagian dari pilihan.

"Yang Unika itu kan yang kami tangkap itu pilihan. Kami berhadapan dengan orang-orang dengan intelektual yang bagus."

"Punya pilihan narasi-narasi mana yang disampaikan untuk memberikan kesejukan bagi warga kota Semarang," imbuhnya.

Baca juga: Survei Populi Center Sebut Kepuasan Terhadap Kinerja Jokowi 80 Persen, Bagaimana Lembaga Lain?

Kapolrestabes Semarang menyebut, tidak ada paksaan dalam pembuatan video tersebut.

Bahkan, sebelum permintaan pembuatan video testimoni akan disampaikan video di-publish dengan tujuan agar pesan dari tokoh ini sampai khalayak luas.

Dalam memilih tokoh, kata dia, juga tidak sembarangan yakni tokoh yang dianggap layak memberikan pesan kamtibmas di Kota Semarang.

"Memang ada beberapa yang menolak tapi banyak yang men-support kegiatan ini," jelasnya.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Satake Bayu mengatakan, dalam rangka menjaga pemilu ini ada kegiatan cooling system dengan cara meminta beberapa tokoh baik agama, tokoh masyarakat, dan orang-orang yang punya kompetensi untuk bisa membantu situasi kamtibmas bisa berjalan aman lancar dan tertib lewat pesan video kamtibmas.

"Tidak ada arahan untuk mendukung salah satu paslon (Presiden dan Wakil Presiden)," katanya.

Baca juga: Penjelasan Kapolrestabes Semarang Soal Permintaan Video Apresiasi Jokowi kepada Rektor Unika

Rektor Unika Menolak Permintaan Polisi

Diberitakan sebelumnya, Rektor Unika Ferdinandus Hindarto menolak permintaan polisi membuat video apresiasi kinerja Jokowi dan ajakan untuk memilih penerusnya.

Padahal hasil video tersebut berdasarkan keterangan dari polisi yang bersangkutan bakal diserahkan kepada Kapolda Jateng.

"Iya, video itu akan diserahkan ke Kapolda (Jateng). Namun, saya tolak untuk membuat videonya," katanya di Gedung Mikael Kampus Soegipranata Semarang, Selasa (6/2/2024).

Ferdi, sapaannya, menjelaskan, permintaan pembuatan video tersebut bermula saat seorang polisi yang mengaku seorang anggota Polrestabes Semarang menghubunginya lewat pesan singkat Whatsapp, Jumat 2 Februari 2024.

Baca juga: WALHI Mengaku Kecewa 9 Tahun Kepemimpinan Jokowi: Keadilan Ekologi Makin Jauh dari Rakyat

Kala itu, ia hendak berangat ke Surabaya untuk menghadiri pertemuan pertemuan pimpinan perguruan tinggi katolik di kota itu. Ia pun tegas menolak membuat video tersebut.

"Kami nyatakan tidak (bikin video) karena kami memilih sikap itu. Kami bukan membenci. Semisal hal baik maka dibilang baik. Sebaliknya, ketika ada sesuatu tidak pas ya bilang tidak pas," ucapnya.

Ia menolak membuat konten video karena video yang diminta berupa konten mengapresiasi presiden jokowi selama 9 tahun terakhir.

Kedua, Pemilu 2024 perlu mencari penerusnya Jokowi.

"Saya sampai ditelpon berulang kali oleh si polisi. Saya tak mengangkat telpon karena sudah jelas jawaban di chat WA (whatsapp)," paparnya.

Ternyata polisi tersebut tak menyerah, ia lantas menghubungi Rektor pada Sabtu, 3 Februari sembari menyertakan contoh-contoh video dari kampus lainnya di Jawa Tengah.

"Setahu saya video contohnya dari Undip, UIN,dan PTS (Perguruan Tinggi Swasta) lainnya di Semarang. Adapula Unsoed (Purwokerto)," jelasnya.

Kendati menolak, polisi tersebut terus memohon kepada Rektor Unika.

Kali ini, lebih persuasif dengan menyederhanakan permintaan yang awalnya video menjadi hanya pernyataan saja.

Sama halnya dengan permintaan video, Rektor Unika juga diberi contoh pernyataan dari seorang Rektor Kampus lain di Semarang.

"WA tadi pagi terakhir jam 11, bahasanya pak mbok kasihani saya. Saya jawab, saya tahu jenengan jalankan tugas tapi tolong hormati pilihan kami," terangnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Polisi Minta Rektor Buat Video Apresiasi Jokowi, Ganjar Tak Terima: Yang Perintah Ingin Polri Hancur.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Erik S)(WartakotaLive.com/Budi Sam Law Malau)

Baca berita lainnya terkait Pilpres 2024.