TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya tak akan turun kampanye pada Pemilu 2024. 

Hal itu disampaikan Jokowi untuk menanggapi kabar yang menyebut dirinya bakal ikut berkampanye pada hari-hari terakhir menjelang pencoblosan pada 14 Februari 2024. 

"Yang bilang siapa?" kata Jokowi dalam keterangan pers di Sumatera Utara, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/2/2024).

Jokowi pun mengungkit pernyataannya beberapa waktu lalu yang sempat menuai beragam kritik 

Ia menegaskan bahwa presiden memang diperbolehkan kampanye dan itu diatur dalam undang-undang.

"Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya, bahwa presiden memang diperbolehkan UU untuk kampanye, dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya," kata Jokowi. 

Meski presiden memiliki hak untuk itu, Jokowi menekankan bahwa dirinya tidak akan berkampanye. 

"Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye," kata Jokowi. 

Lebih lanjut, Jokowi memilih mengimbau seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 mendatang. 

Ia juga meminta ASN, TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) untuk netral demi menjaga kedaulatan rakyat pada masa pemilu ini. 

Tak lupa, Jokowi juga memberikan instruksi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan jalannya pemilu yang berintegritas. 

Baca juga: Talkshow Kacamata Hukum Tribunnews 29 Januari 2024: Menyelisik Regulasi Presiden Kampanye

"Saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat." 

"KPU, Bawaslu dan seluruh jajaran sampai di daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat," kata Jokowi. 

Sebelumnya Jokowi sempat menuai kritik atas pernyataannya soal presiden berlampanye dan berpihak. 

Adapun pernyataan Jokowi itu disampaikan saat Jokowi melakukan kunjungan kerja bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Saat itu Jokowi dan jajarannya menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Prabowo kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).  

Jokowi saat itu ditanya wartawan soal pandangan sejumlah menteri yang ikut berkampanye mendukung pasangan calon (paslon) pada Pilpres 2024, padahal menteri tersebut bukan bagian dari tim pemenangan atau Parpol.

Saat itu Jokowi mengatakan bahwa itu adalah bagian dari hak politik.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," kata Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Menurut Jokowi sebagai pejabat boleh berkampanye. Bukan hanya menteri, bahkan presiden sekalipun boleh berkampanye.

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini gaboleh gitu gaboleh, boleh menteri juga boleh," imbuhnya.

Menurut Jokowi yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara.

"Itu saja yang mengatur, itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," katanya.

Buntut pernyataannya itu pula Jokowi kemudian juga diiuskan bakal turun kampanye pada hari akhir batas kampanye. 

(Tribunnews.com/Milani Resti/Rizki Sandi Saputra)