TRIBUNNEWS.COM - Gelombang kritik yang tertuju pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait demokrasi masih bergulir.

Setelah sejumlah tokoh hingga akademisi berbagai perguruan tinggi menyampaikan kritik, kini giliran alumni Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor turut bersuara.

Alumni Gontor menyatakan melawan ketidakadilan dan menyatakan desakan kepada Jokowi melalui petisi yang bernarasikan 'Petisi Alumni Gontor untuk Selamatkan Demokrasi'.

Petisi ini disampaikan oleh Muhammad Afton Lubis (alumni 2007), Ruhul Ma'ani (alumni 1999), Mustofa Aris (alumni 1991), Ega (alumni 1994), dan Babul Ulum (alumni 1992).

"Cita-cita reformasi masih harus diselamatkan. Pelanggaran etika berat di Mahkamah Konstitusi, pelanggaran etika oleh ketua KPU dan anggotanya, ketidaknetralan penyelenggara negara, politisasi bansos, pengerahan aparatur desa, dan serangkaian kecurangan pemilu menjadi ancaman yang sangat serius dan berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Afton Lubis kepada Tribunnews, Rabu (7/2/2024).

Menurutnya, masyarakat Indonesia sampai saat ini berada dalam kebingungan atas semua kecurangan yang dilakukan oleh elite politik.

"Dibuat bingung karena kecurangan ini jelas terjadi di depan mata, namun tak ada satupun elite politik yang berani menentang dan menjegal kecurangan-kecurangan ini dan tentunya dibuat marah besar karena elite politik tersebut tidak pernah memikirkan kepentingan rakyatnya," ucapnya.

Ia mengatakan para elite hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri demi meraup kekuasaan dan kekayaan yang lebih.

Desakan tidak hanya ditujukan untuk Jokowi, namun juga untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Satu, mendesak Presiden Jokowi untuk netral dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan anaknya dalam pemilu."

"Dua, mendesak bawaslu untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya sebagai garda terdepan pengawasan pemilu, jika bawaslu sewenang-wenang dalam menjalankan tugas maka rakyat siap bergerak menjadi pengawas dan pengadil jalanan," ungkapnya.

Alumni Gontor juga memperingatkan kepada seluruh aparatur negara untuk menjunjung tinggi etika, moral, dan netralitas dalam pemilu 2024 agar menjadi pemilu yang adil.

Baca juga: Mabes Polri Buka Suara soal Rektor Unika Diminta Buat Video Apresiasi Jokowi

Jokowi Nyatakan Tidak akan Kampanye dan Setop Bansos

Sementara itu di tengah gelombang kritik dari berbagai pihak, Presiden Jokowi menegaskan tidak akan ikut berkampanye dalam Pemilu 2024.

"Yang bilang siapa (saya mau ikut kampanye)? Ini, ini, ini saya ingin tegaskan kembali, pernyataan saya yang sebelumnya bahwa presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk berkampanye," katanya di Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024).

Namun, sambungnya, ketika pertanyaannya adalah apakah dirinya sebagai Presiden akan ikut berkampanye, dia menegaskan tidak bakal melakukannya.

"Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi, jika pertanyaannya apakah saya akan ikut kampanye? Saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye," ujar Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 mendatang.

"Saya mengimbau, mengajak seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilih, datang ke tempat pemungutan suara (TPS), memberikan suara sesuai pilihan," kata Jokowi.

Ia juga mengingatkan agar TNI, Polri, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN) harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat.

Sementara itu Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan penyaluran bansos atau bantuan pangan beras disetop sementara pada masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu).

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan penghentian sementara ini dilakukan agar proses Pemilu berjalan dengan tenang.

“Jadi, tanggal 8 sampai 9 Februari yang merupakan hari libur nasional dan 10 Februari yang menjadi hari terakhir kampanye, lalu 11 sampai 13 Februari yang merupakan masa tenang Pemilu, bantuan pangan beras akan dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemuktahiran data. Sekali lagi, ini karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/2/2024).

Ia mengatakan, Presiden Jokowi telah menyampaikan bantuan pangan beras harus dihentikan sementara agar tidak terjadi polemik bahwa ini dipolitisasi.

Menurut Arief, bantuan pangan beras ini sangat diperlukan masyarakat dan memang sudah terencana sejak lama.

"Nanti setelah Pemilu, 15 Februari akan dimulai lagi penyalurannya bantuan pangan beras ini," ujarnya.

Berkaitan dengan itu, Bapanas telah bersurat kepada Perum Bulog untuk menghentikan sementara bantuan pangan beras dari 8 hingga 14 Februari di seluruh wilayah.

Kemudian, Bulog diminta mengoptimalkan penyaluran sebelum masa tenang dan pasca pemungutan suara.

Bulog juga diminta untuk mengkoordinasikan dengan dinas urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten kota.

Arief kemudian menegaskan kembali bahwa bantuan pangan beras ini sebenarnya bukan hanya dilakukan menjelang pemilu.

"Bantuan pangan ini tentunya dilakukan oleh pemerintah, jadi negara itu hadir di saat memang diperlukan. Agendanya juga tidak mengikuti agenda politik, tetapi memang sesuai dengan kebutuhan," tuturnya.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Yohanes Liestyo, Endrapta Pramudhiaz)