Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dosen Ilmu Politik dan Internasional Studies Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai saat ini kubu paslon 01 yakni Anies-Muhaimin (AMIN) dan paslon 03 Ganjar-Mahfud hanya punya dua pilihan menyikapi hasil quick count atau QC di Pilpres 2024.

Diketahui, dalam quick count di sejumlah lembaga survei, paslon 02 Prabowo-Gibran unggul di atas 50 persen dari AMIN maupun Ganjar-Mahfud.

Umam pun mengatakan dua pilihan tersebut.

"Menerima dengan legowo hasil Pilpres yang selama ini mereka yakini akan diwarnai kecurangan, atau bersikap tegas melakukan perlawanan," kata Umam dalam pesan yang diterima Tribunnews, Kamis (15/2/2024)

Jika kedua kubu itu melakukan perlawanan di jalur konstitusional, dia mempertanyakan apakah masih ada keyakinan dan percaya dengan komposisi majelis hakim dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Yang dalam empat bulan terakhir ini mereka tuding tidak etis dan syarat konflik kepentingan," ujarnya.

Andai kubu Paslon 01 dan 03 bertekad bulan melakukan perlawanan, Umam mengatakan harus merujuk pada Pasal 286 UU No.7 tahun 2017 dan juga aturan Bawaslu tentang dugaan pelanggaran Pemilu yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM).

"Di mana mereka harus bisa menghadirkan data, informasi dan bukti-bukti TSM di 50 persen wilayah provinsi di Indonesia, dan membuktikan pelanggaran itu masuk dalam skala massif dan sistematis itu sendiri. Jelas tidak mudah untuk bisa menghadirkan basis bukti sebesar dan sevalid itu," kata dia.

Umam mengatakan terlepas dari mampu atau tidak menghadirkan bukti-bukti TSM untuk disidangkan di persidangan sengketa Pemilu di MK, opsi selanjutnya yakni konsekuensi selama lima tahun ke depan.

"Jika kubu 01 dan 03 akhirnya juga tidak percaya pada kredibilitas MK dalam menegakkan keadilan konstitusional, apakah partai-partai pendukung kubu 01 dan 03 siap dengan konsekuensi untuk berhadap-hadapan dengan kekuasaan baru hingga memaksa mereka harus berpuasa dari kekuasaan lima tahun ke depan?" ujar Umam

Menurutnya, analisis prediktif atas pertanyaan-pertanyaan di atas, kemungkinan kubu 01 dan kubu 03 “terpaksa menerima” hasil Pilpres 2024 ini.

"GAP suara antara kubu 02 dengan kubu 01 dan 03 sangatlah jauh. Jauhnya perbedaan suara yang memenangkan kubu 02 ini dipicu oleh hancurnya soliditas basis pemilih loyal Paslon 03 yang betul-betul tergerus dan bermigrasi ke kubu 02," katanya.

Dia mengatakan dengan bekal kekuatan politik berbekal kursi parlemen 25% (PDIP dan PPP), jika sekarang Ganjar-Mahfud hanya mendapatkan 16%, maka praktis ada 9% yang hilang. Artinya, terjadi split ticket voting yang cukup fatal di kubu 03. 

Bahkan, split ticket voting itu terjadi di basis-basis kendang utama Banteng, seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan lainnya.

Baca juga: Hasto Kristiyanto Bicara Peluang PDI Perjuangan Menjadi Oposisi

"Sehingga melakukan gugatan untuk mengejar ketertinggalan suara dari kubu 02 tentu amat tidak mudah," ujarnya.

Umam menambahkan partai-partai kelas menangah dan bawah secara elektoral (mediocre political parties), akan cenderung “mencari selamat” pasca kontestasi selesai. 

"Partai-partai menangah-bawah tidak dididik untuk siap berhadap-hadapan dengan kekuasaan, atau bahkan berpuasa dari kekuasaan. Selain akan berdampak pada aliran logistik, dalam praktiknya pilihan politik oposisi seringkali berdampak pada soliditas internal dan potensi gangguan eksternal yang bisa memecah belah kekuatan partai," kata Umam.

"Sehingga, ini bukan sekadar pragmatisme, tetapi juga cara mereka bertahan dari keterpurukan dan kehancuran kekuatan politik," pungkasnya