Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng memberi isyarat bahwa partainya tak akan setuju terhadap usulan hak angket DPR terkait penyelidikan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Hal itu lantaran Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Joko Widodo, usai ketua umumnya dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Dan kalau kecurangan, itu yang mana kecurangan? Kami sekarang, Demokrat adalah bagian dari pemerintahan," kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng saat menghadiri Serah-Terima Jabatan Menteri ATR/ BPN, Rabu (21/2/2024).

Baca juga: Golkar Nilai Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu Masih Terlalu Dini

Terkait kecurangan, Andi menilai hal tersebut tidak ada.

Terlebih saat ini hasil resmi Pemilu belum diumumkan KPU, melainkan baru dari quick count atau hitung cepat.

Dia pun menyinggung pihak yang dulunya mempercayai hasil quick count, namun kini berkoar-koar sebaliknya.

"Apanya? Yang bilang mau ada kecurangan apa segala macam. Saya ingat dulu, ada dulu yang liat quick count langsung percaya, sekarang tidak percaya hahaha," katanya sembari berlalu meninggalkan awak media.

Baca juga: Selidiki Dugaan Kecurangan Pemilu, Ganjar Dorong Digulirkannya Hak Angket

Sebagai informasi, per hari ini, Rabu (21/2/2024) AHY dilantik sebagai Menteri ATR/ BPN.

Dengan demikian, Demokrat telah menjadi bagian dari pemerintahan setelah hampir 10 tahun lamanya.

Menjadi bagian dari pemerintahan diklaim Andi merupakan di luar ekspektasi Demokrat.

Sebab proses dari oposisi menjadi koalisi diakuinya terjadi dalam waktu singkat.

"Baru Senin malam ditelpon Mas Pratikno lalu kemudian Selasa pagi bertemu pak Jokowi, hari ini pelantikan," katanya.

Menurut Andi, pada awalnya Demokrat hanya berencana menjadi koalisi pemerintahan periode 2024-2029 yang ditargetkan akan dipimpin Prabowo Subianto.