TRIBUNNEWS.CO, JAKARTA  - Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Valina Singka Subekti menilai, penyelenggaraan Pemilu 2024 (Pileg dan Pilpres) belum sesuai konstitusi. 

Selain menimbulkan kecurigaan, Valina juga menilai Pemilu 2024 terjadi dugaan kecurangan dan manipulatif.

“Meragukan netralitas, independensi, dan kapasitas penyelenggara untuk menghadirkan Pemilu yang jurdil,” kata Valina saat menjadi pembicara pada seminar Kebijakan Publik, dalam rangka Dies Natalis ke-56 FISIP Universitas Indonesia (UI) di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, sebagaimana keterangan pers diterima Tribunnews.com, Kamis (22/2/2024).

Menurutnya, pemilihan umum yang seharusnya menjadi pintu masuk untuk menghasilkan pemimpin baru yang berkapasitas, berjiwa pemimpin (leadership), memahami prinsip, dan nilai-nilai etik demokrasi, justru ada kecenderungan kecurangan.

Legitimasi politik dan legitimasi moral yang harus dimiliki seorang pemimpin baru, justru mengecewakan karena diduga terjadi kecurangan dan manipulatif.   

“Masyarakat meragukan netralitas, independensi, dan kapasitas penyelenggara untuk menghadirkan Pemilu yang jurdil,” ujar Valina.

Baca juga: Prabowo Terima Ucapan Selamat hingga Doa dari Erdogan atas Keunggulan di Pilpres

Keadaan seperti ini, menurut Valina, belum pernah terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya di negeri ini. Awalnya, ia berharap bahwa Pemilu ke-6 pasca reformasi lebih baik dan menjadi pintu masuk konsolidasi demokrasi Indonesia, yang selama ini berjalan tertatih-tatih. Namun, yang terjadi sebaliknya.

“Konsolidasi demokrasi tidak berjalan baik karena berbagai manuver tidak etis dari elite politik sebelum Pemilu. Isu perpanjangan masa jabatan presiden, isu penundaan pemilu, cawe-cawe presiden dalam pencalonan capres, dan isu pilpres satu putaran memperkuat opini publik bahwa pemilu tidak akan jurdil,” paparnya. 

Valina yang pernah menjabat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, periode 2004-2007 mengungkapkan, kemarahan publik bermula pada saat tahapan pencalonan berlangsung. Mahkaman Konstitusi (MK) memutuskan persyaratan batas usia minimal 40 tahun capres dan cawapres ditambah dengan kalimat, atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Selain itu, sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berupa pelanggaran etik berat kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dan enam komisioner KPU karena tidak melaksanakan ketentuan undang-undang dan PKPU yang berlaku, juga diabaikan. 

KPU langsung mengeksekusi putusan MK dan menerima pendaftaran Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka, pada last minute, tanpa merevisi PKPU. 

Baca juga: Wacana Pengguliran Hak Angket, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja: Silakan Saja

PKPU yang berlaku saat itu menggunakan ketentuan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya menyangkut batas usia minimal 40 tahun. Sejak proses di MK hingga prosesi pendaftaran, kata dia, sarat intervensi politik penguasa, kolusi, dan nepotisme. 

Pada masa kampanye, Valina juga menyoroti dugaan keberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada paslon tertentu. Ia juga mempertanyakan, netralitas pejabat negara, seperti menteri, gubernur, bupati, wali kota, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Bahkan, masa kampanye juga diwarnai politisasi Bansos, intimidasi, dan kekerasan yang melibatkan aparat. 

“Semua berlangsung secara kasat mata, vulgar, serta beredar luas di masyarakat lewat medsos dan berbagai publikasi lainnya. Pengawasan Bawaslu dan penegakan hukumnya tidak nampak. Mobilisasi ratusan kepala desa di GBK yang dihadiri cawapres Gibran lewat begitu saja tanpa statement mencerahkan dari pihak pengawas pemilu,” kata dia. 

Proses penghitungan suara yang kini sedang berlangsung, menurut Valina, justru menambah keriuhan proses Pemilu 2024. Keadaan ini semakin menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat tentang fairness dan akurasi dalam penghitungan suara. 

Dalam penghitungan suara ada versi quick qount, versi manual, dan Sirekap KPU. Namun, terdapat perbedaan hasil C1 Plano di TPS dengan data di Sirekap KPU. 

“Saya kira ekosistem politik yang kurang demokratis telah memberi kontribusi besar pada kualitas dan integritas penyelenggara,” kata Valina. (Tribunnews/Yls)