Demokrat Sebut Jokowi Sudah Wujudkan Sebagian Mimpi SBY Satu Gerbong dengan Megawati
Mimpi SBY satu gerbong dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menurut Demokrat sudah diwujukan oleh Joko Widodo.
Editor: Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden ke-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, pernah bercerita soal mimpinya naik kereta api bersama Presiden Jokowi dan Presiden Ke-5 RI,Megawati Soekarnoputri.
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menilai hal ini sudah terwujud dengan dilantiknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Menurut Andi langkah Jokowi seolah memberi petunjuk terhadap mimpi SBY.
Diketahui di pimpinan Joko Widodo-Maruf Amin ada menteri dari PDI Perjuangan yang berkolaborasi bersama Demokrat mengawal pemerintahan hingga periode 2019-2024 berakhir.
Saat ini PDIP dan Demokrat sudah dalam satu gerbong kereta yang sama.
Kemudian baik PDIP dan Demokrat juga sama-sama menunggu Presiden ke-8 RI yang sudah membeli karcis Pilpres 2024.
"Boleh dikatakan sebagian sudah terjadi, sama-sama naik kereta Pak Jokowi berhenti di Solo, ibu Mega lanjut ke Blitar," ujar Andi Malarangeng di program Kompas Petang KOMPAS TV, Kamis (22/2/2024).
Andi menambahkan tidak menutup kemungkinan mimpi tersebut bisa terjadi.
Menurutnya Demokrat yang saat ini bergabung dengan pemerintah akan bekerja secara profesional dan dapat bekerja sama dengan komponen lain yang ada di kabinet.
Termasuk dengan PDIP dan partai lainnya.
Andi juga menyinggung dalam Pilkada di Jawa Tengah, Partai Demokrat bersama-sama dengan PDIP mendukung Ganjar menjadi gubernur.
"Intinya itu mimpi yang baik, kalau itu jadi kenyataan semua anak bangsa bisa bekerja sama satu dengan lainnya," ujar Andi.
Menanggapi hal itu politikus PDIP Andreas Hugo Pareira menilai tidak ada hal yang luar biasa dari peristiwa bergabungnya Partai Demokrat di pemerintahan.
Menurut Andreas, dipilihnya AHY sebagai menteri tidak terlepas dari kebutuhan Presiden Jokowi dalam tambahan kekuatan politik.