Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), itu menilai langkah tersebut kurang tepat.

Menurut Mahfud, belum saatnya program itu dibahas saat ini. 

"Mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru," ujar Mahfud MD di Jakarta Barat, Senin (26/2/2024) dikutip dari Wartakotalive.com. 

Mahfud menilai, pagu anggaran untuk program makan siang gratis bisa dimasukkan ke dalam APBN perubahan pada Juni 2025, apabila Prabowo-Gibran resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Kendati demikian, Mahfud mengaku tak terlalu ambil pusing maupun memprotes soal hasil rapat kabinet itu. 

Ia menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada masyarakat.

"Ya enggak apa-apa, mungkin antisipasi. Kalau nanti diputuskan menang, ini programnya. Mungkin saja itu."

"Kan tidak apa-apa juga, Seumpama diputuskan tidak, ya mungkin programnya lain. Ya itu saja menurut saya, kan tidak apa-apa, masa mau protes sidang kabinet," pungkasnya. 

TPN Sebut Tak Pantas 

Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Chico Hakim mengatakan, kabinet Jokowi tak pantas membahas program makan siang gratis. 

Sebab, proses Pemilu 2024 belum selesai. 

Menurutnya, Pemilu tidak hanya sekadar hari pencoblosan, tetapi juga ada penghitungan suara hingga penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini masih proses yang tidak sebentar dan suatu hal yang tidak pantas rasanya berbicara tentang program yang diusung salah satu capres dan cawapres dan sudah seakan-akan menang," kata Chico, Senin (26/2/2024).

Chico menilai, pembahasan program makan siang gratis di masa saat ini menunjukkan etika politik semakin jauh dari pasangan Prabowo-Gibran.