Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Bidang Legislasi, Lucius Karus menduga keinginan hak angket kecurangan Pemilu 2024 dari partai politik pengusung kubu capres-cawapres 01 dan 03, hanya sebuah prank. Dia menduga hak angket hanya sebagai gertakan ke  Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami juga membaca jangan-jangan ini hanya prank atau intimidasi ringan gitu ya untuk penyelenggara gitu ya. Seolah-olah ini akan sangat seram sampai impeachment dan lain sebagainya," kata Lucius dalam konferensi pers di kantornya, Matraman, Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).

Karena itu, Lucius mengaku pihaknya meragukan hak angket bakal dijalankan oleh DPR RI. Apalagi, selama ini kinerja anggota legislator cenderung tidak berlanjut terkait wacana hak angket.

"Kami bukan ragu dengan hak angketnya kami ragu dengan DPR-nya akan menjalankan hak angket ini, belajar dari kinerja mereka selama ini. Saya kira beberapa kali mereka berteriak soal hak angket tapi tidak ada satupun yang kemudian berujung pada terbentuknya pansus angket untuk menelusuri kebijakan pemerintah atau pelaksanaan undang-undang yang dijalankan," katanya.

Ia menuturkan, pembukaan masa sidang DPR RI nantinya menjadi penentu apakah nantinya hak angket itu bisa bergulir atau tidak. Jika nantinya sidang paripurna sepi, maka sudah dipastikan hak angket hanyalah prank.

"Kalau besok di paripurna sepi-sepi saja, itu artinya kita diprank oleh orang-orang yang selama ini yang ingin membongkar pemilu dengan menggunakan hak angket. Pengalaman selama ini paripurna itu selalu sepi ya, kalau besok kemudian masih sepi itu artinya kita diprank tidak ada gerakan nyata untuk memastikan hak angket kecurangan pemilu ini bergulir," pungkasnya.