Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

PPP Pakai Hak Angket Usut Dugaan Lonjakan Suara PSI, Pengamat: Jangan Biarkan Pemilu Tidak Jujur

Ujang Komarudin nilai adanya dugaan lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara tidak wajar membuat Pemilu 2024 semakin runyam dan rumit.

Penulis: Ibriza Fasti Ifhami
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in PPP Pakai Hak Angket Usut Dugaan Lonjakan Suara PSI, Pengamat: Jangan Biarkan Pemilu Tidak Jujur
Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S
Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia - Ujang Komarudin. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai adanya dugaan lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara tidak wajar membuat Pemilu 2024 semakin runyam dan rumit. Soal wajar atau tidak, kata Ujang, masyarakat sudah paham mengenai persoalan lonjakan suara PSI, yang juga tengah ramai diperbincangkan di media sosial ini. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai adanya dugaan lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara tidak wajar membuat Pemilu 2024 semakin runyam dan rumit.

Soal wajar atau tidak, kata Ujang, masyarakat sudah paham mengenai persoalan lonjakan suara PSI, yang juga tengah ramai diperbincangkan di media sosial ini.

"Ini semakin runyam dan semakin rumit. Jangan sampai proses ini dibiarkan, sehingga pemilu kita tidak adil, tidak jujur," kata Ujang, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Senin (4/3/2024).

Ujang kemudian menyoroti wacana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggunakan hak angket DPR untuk mengusut anomali tersebut.

Ia mengatakan, berdasarkan pengakuan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek), partai belambang Ka'bah itu mungkin saja menjadi partai yang dirugikan. Sebab, isu kecurangan penggelembungan suara PSI itu diduga benar terjadi.

"PPP mungkin partai yang dirugikan. Mungkin berdasarkan pengakuan Bang Awiek ya suaranya dicuri, suaranya dialihkan, diambil, sehingga mendesak, mendorong untuk bersemangat menggunakan hak angket di DPR," ucap Ujang.

"Karena, sinyal-sinyal, indikasi dugaan kecurangan penggelembungan suara itu diduga terjadi," tambahnya.

BERITA TERKAIT

Sementara itu, Ujang mengatakan, soal siapa yang harus bertanggung jawab atas persoalan ini, tergantung hak angket nanti.

"Kalau yang jadi objek (hak angket) itu pemerintah, ya berarti mereka-mereka yang mendorong hak angket, berarti yang diminta pertanggungjawaban ya pemerintah," jelasnya.

Sebelumnya, perolehan suara sementara hasil pemilu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir.

Seiring dengan itu, perolehan suara sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disebut mengalami penurunan.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyebut, ada anomali perolehan suara pada partai berlambang Ka'bah itu.

"Terkait dengan data sirekap KPU memang terjadi anomali khususnya di suara PPP," kata Baidowi saat dihubungi Tribunnews.com Minggu (3/3/2024).

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Ada Penggelembungan Suara PSI, KPU: Jangan Terpaku Angka Tapi Foto C1

Baidowi mencontohkan, pada tanggal 28 Februari, PPP memperoleh suara sebesar 3.058.000, namun sempat menurun menjadi 3.040.000.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas