TRIBUNNEWS.COM - Hasil penghitungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melonjak tinggi di tengah proses penghitungan suara oleh KPU kini menjadi sorotan publik.

Diketahui sebelumnya suara PSI berdasarkan hasil real count KPU adalah 2,86 persen atau 2.171.907 suara pada Kamis (29/2/2024) pukul 10.00 WIB.

Kemudian pada Sabtu (2/3/3034), tepatnya pukul 15.00 WIB, suara PSI melonjak tinggi menjadi 3,13 persen atau 2.402.268 suara.

Hingga kini data real count KPU Senin (4/3/2024), pukul 14.00 WIB menunjukkan suara PSI masih bertahan di angka 3,13 persen.

Capaian tersebut, juga berbeda dari hasil quick count sejumlah lembaga survei yang menempatkan PSI dengan perolehan paling tinggi 2,65 persen di Pemilu 2024.

Lonjakan suara PSI ini kemudian menuai kritik dari Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Rommy.

Rommy menegaskan, PPP akan memasukkan anomali kenaikan suara PSI dalam hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang sedang direncanakan.

"Secara politik, DPR akan melakukan percepatan dan terobosan melalui hak angket agar tindakan-tindakan kecurangan Pemilu semacam ini dihentikan," kata Rommy kepada wartawan, Minggu (3/3/2024).

Dia mengatakan sejak sebelum Pemilu, dirinya sudah mendengar ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan aparat.

Menurut dia, para penyelenggara Pemilu daerah ditargetkan agar perolehan suara PSI per kabupaten/kota di Pulau Jawa sebanyak 50 ribu suara.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Ada Penggelembungan Suara PSI, KPU: Jangan Terpaku Angka Tapi Foto C1

Sementara untuk daerah di luar Pulau Jawa ditargetkan mendapatkan 20 ribu suara per kabupaten/kota.

"Ini dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri, untuk mobilisasi suara PSI coblos gambar," ujar Rommy.

Rommy menduga penggelembungan suara PSI dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).

"Setiap penggeseran suara tidak sah menjadi suara PSI, jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta Pemilu. PPP siap membawa hal ini sebagai materi hak angket," ucapnya.