Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat menyatakan kalau usulan hak angket terkait Pilpres 2024 ini memang harus digulirkan. Sebab kata dia, dugaan kecurangan terlihat nyata dilakukan oleh kubu pemerintah.

Kata Syahrul, dugaan kecurangan itu tidak boleh didiamkan, karena akan menjadi preseden buruk untuk proses demokrasi Indonesia.

Terdekat kata dia, Indonesia akan menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.

"Kalau polemik (pilpres) ini kita biarkan begitu saja maka pilkada akan lebih kacau lagi, pasti. Karena orang berfikir ‘ah udahlah kita buat curang saja pasti nanti tidak ada diproses’ begitu," kata Syahrul saat ditemui awak media di depan Gedung DPR/MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Dirinya lantas merasa khawatir jika kondisi demokrasi yang terjadi saat ini justru berulang di pemilu ke depan.

Baca juga: Usulkan Hak Angket Pilpres, Fraksi PKS: Kami Bukan Tidak Siap Kalah, Tapi Kami Tolak Ketidakadilan

Atas hal itu, PKS kata dia menjadi fraksi yang paling mendukung upaya untuk dilakukan hak angket pilpres di DPR RI.

"Itu yang kita khawatirkan dan itu akan tersimpan digenerasi kita itu tersimpan menjadi mindset setiap warga negara. apa jadinya negara kita ini kalau mindset itu tersimpan karena yang dari hulunya seperti itu," beber dia.

Kata Syahrul, usulan hak angket itu bukan dikarenakan pihaknya dalam hal ini koalisi Anies-Cak Imin takut kalah dalam pemilu, melainkan untuk menolak ketidakadilan.

"Yang jelas yang menjadi catatan kita ini, kita bukan tidak siap kalah, tapi yang kita tolak ini adalah ketidakadilan dan ketidak jujuran dalam prosesnya," kata Syahrul.

Dalam pilpres ini kata dia, yang menjadi penting adalah bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Adapun yang penting menurut dia, yakni bagaimana proses untuk menetapkan pasangan capres-cawapres sebagai pemenang.

"Mengingat bahwasanya yang kita lihat bukan pada hasil, bukan pada kalah menang, ini bukan masalah kalah menang, ini bukan karena tidak siap kalah, ini kita tidak siap menerima ketidakadilan dan itu fakta," beber dia.

Salah satu fakta yang jelas terlihat kata dia, soal pengakuan dari Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) yang menyebut kalau ada kesalahan dalam penginputan sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap).

Kondisi tersebut yang menurut dia harus menjadi catatan penting bagi KPU dalam mengawal suara rakyat.

"Tetapi kalau ini tidak ditangkap oleh DPR, bahwasanya kejadian yang di rakyat yang muncul di media sosial, ancaman sekarang ini zaman keterbukaan ya. Seluruh kejadian itu bisa dimuat di media sosial. Kalau ini tidak ditangkap DPR, apa artinya wakil rakyat ini," ujar dia.

Syahrul menyebut, pihaknya menjadi salah satu partai politik yang mengusulkan hak angket dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang IV tahun 2023-2024.

Kata dia, ada setidaknya 3 dari 9 fraksi DPR RI termasuk PKS yang mengusulkan hak angket.

"Ada PDI tadi menyuarakan, ada PKB, tiga tadi," tukas Syahrul