Todung curiga laporan terhadap Ganjar merupakan bagian dari politisasi.

"Boleh saja orang curiga bahwa ini ada politisasi di dalam kasus Ganjar yang dilaporkan ke KPK. Dasar kecurigaan itu bisa dipahami," kata Todung di Media Center TPN, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Todung menegaskan, Ganjar telah membantah tuduhan gratifikasi bernilai fantastis tersebut.

Ia merasa bantahan Ganjar sudah cukup untuk menepis tuduhan gratifikasi yang dilayangkan IPW.

"Tapi politisasi itu bahaya dan tidak seharusnya dilakukan," imbuhnya.

5. Gerindra Bela Ganjar

Selain partai koalisi, Partai Gerindra turut membela Ganjar yang dituduh melakukan gratifikasi.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman meminta KPK berhati-hati dalam mengusut laporan itu.

"Masyarakat memiliki hak untuk melaporkan. Cuma memang KPK mesti juga berhati-hati dalam merespons semua laporan meski berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi yang lengkap," kata Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Jimly Sebut Mega hingga Ahok Negarawan karena Terima Kekalahan, Bagaimana Prabowo, Ganjar dan Anies?

Habiburokhman lantas mengungkap kekhawatiran adanya motif politik di balik laporan IPW.

Terlebih, Ganjar merupakan tokoh politik yang ikut berkontestasi dalam Pilpres 2024.

"Karena kan Pak Ganjar adalah salah satu tokoh politik saat ini jangan sampai laporan tersebut dikait-kaitkan dengan hal politik apalagi misalnya untuk kriminalisasi Pak Ganjar," katanya.

"Jadi silakan masyarakat sampaikan laporan tapi KPK-nya, saya percayakan agar KPK benar-benar memeriksanya secara profesional."

Sebagian artikel ini telah tayang di Wartakotalive.com dengan judul Respon Ganjar Pranowo Usai Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Suap Rp 100 Miliar, TPN: Terkait Hak Angket

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Wahyu Gilang Putranto/Igman Ibrahim/Fersianus Waku, Wartakotalive.com/Budi Sam Law Malau)