TRIBUNNEWS.COM - Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni, mengajak partai politik (parpol) pendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk ikut menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Sebagaimana diketahui, upaya menggulirkan hak angket tersebut belakangan ini kian menjadi sorotan publik.

Ahmad Sahroni berpendapat, usulan hak angket itu seharusnya mendapatkan dukungan dari semua fraksi, termasuk fraksi yang mendukung Prabowo-Gibran.

Pasalnya, apabila tidak ada kecurangan yang terjadi, mestinya papol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) juga turut serta dalam mendukung usulan hak angket tersebut.

Seperti Golkar, Gerindra, dan Partai Amanat Nasional (PAN), merupakan anggota KIM yang memiliki fraksi di DPR.

"Kita mengajak partai yang menolak angket, partai yang mendukung 2 misalnya. Kenapa enggak? Ya ayo go ahead, orang untuk penyelidikan kok."

"Ini untuk legitimasi kekuatan kemenangan dari hasil quick count yang dimenangkan oleh paslon 2," kata Sahroni, saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Dikatakan Sahroni, seharusnya parpol pengusung Prabowo-Gibran tak menolak hak angket tersebut.

Lantaran, jika menolak, justru menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran bahwa kecurangan Pemilu 2024 sewaktu-waktu terbukti.

"Ya, kalau enggak ada apa-apa ya kenapa musti takut? Wong yang diangket itu adalah terkait hasil pemilu, yang dinodai dengan banyak kali dinamika terjadi di masyarakat, itu tujuannya," ujarnya, dikutip dari Wartakotalive.com.

Sahroni lantas menjelaskan, hak angket tersebut murni bertujuan untuk menyelidiki berbagai polemik di masyarakat soal Pemilu, yang harus dikonfirmasi kepada penyelenggara negara, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca juga: PKS dan NasDem Bujuk Koalisi 02 Ikut Ajukan Hak Angket, Gerindra: Itu Hak Masing-Masing

"Tapi DPR punya hak itu untuk melakukan. Kenapa enggak semua partai politik bersama-sama ikut di situ (hak angket), untuk meluruskan isu yang tentang negatif di masyarakat," jelas Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Respons Gerindra

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merespons soal ajakan Sahroni tersebut.

Ia mengatakan, kalau pihaknya tidak perlu melakukan hak angket.

"Kan sama saja, kami juga mengatakan tak perlu, silakan saja. Tapi kalau mendukung hak angket kan perlu administrasi."

"Administrasi seperti apa, kita kan bikin semacam proposalnya, tanda tangannya, silakan saja," kata Habiburokhman, saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Kendati demikian, Habiburokhman menegaskan, Gerindra tidak akan menghalangi rencana partai-partai yang ingin ajukan hak angket.

Apalagi, usulan itu merupakan hak konstitusi setiap fraksi di DPR RI.

Dirinya juga beranggapan, tidak perlunya hak angket karena saat ini pemenang Pemilu sudah ada.

Hanya saja, Habiburokhman tidak membeberkan secara detail siapa pemimpinnya.

"Kami sih nggak akan menghalangi, itu hak masing-masing ya. Sudah lah sudah ada pemenangnya, apalagi sih yang dipersoalkan. Banyak undang-undang yang belum dibahas," tukas Habiburokhman.

Pengamat Prediksi Parpol Pendukung Anies-Ganjar Tak Solid soal Hak Angket

Pengamat Politik sekaligus Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Jojo Rohi turut menanggapi mengenai usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 dari sejumlah parpol.

Sebagaimana diketahui, parpol koalisi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan PDI Perjuangan (PDIP) sebelumnya mengusulkan hak angket Pemilu 2024.

Namun, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan NasDem belum memutuskan terkait setuju atau tidaknya soal usulan hak angket Pemilu 2024 itu.

Atas hal tersebut, Jojo lantas memprediksi, partai politik Pendukung Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud tidak kompak terkait hak angket di DPR itu.

“Soal hak angket, memang sudah diprediksi akan tidak solid, terutama parpol dari koalisi 1 dan 3,” kata Jojo, dihubungi pada Rabu (6/3/2024).

Dalam kesempatan berbeda, Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai, hak angket yang diusulkan PKS, PKB, dan PDIP itu berpotensi rungkad, atau secara harfiah berarti runtuh.

Pasalnya, dalam rapat paripurna pada Selasa (4/3/2024), Ketua DPR RI Puan Maharani absen, karena menghadiri KTT Ketua Parlemen Dunia di Paris, Prancis.

Ketidakhadiran Puan tersebut, kemudian menimbulkan persepsi bahwa PDIP belum satu suara soal usulan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Padahal, hanya Fraksi PDIP, PKB, dan PKS yang menyuarakan hak angket pada rapat tersebut.

Sehingga, Arifki pun beranggapan, hak angket yang diusulkan oleh PKS, PKB, dan PDIP itu berpotensi rungkad.

Meskipun, jumlah anggota di DPR dari koalisi pasangan calon (paslon) nomor urut 1 dan 3 lebih dominan, ketimbang paslon nomor urut 2.

"Hak angket yang diusulkan oleh PKS, PKB, dan PDIP antara akad dan rungkad. Meskipun jumlah anggota DPR dari partai koalisi 01 dan 03 lebih dominan dibandingkan partai-partai di koalisi 02," ujar Arifki, Rabu.

Sebagian artikel ini telah tayang di Wartakotalive.com dengan judul Nasdem Ajak Partai Pengusung Capres 02 Ikut Hak Angket, Sahroni: Agar Lebih Legitimate.

(Tribunnews.com/Rifqah/Rahmat Fajar/Chaerul Umam/Rizki Sandi) (Wartakotalive.com/Rusna Djanur Buana)