Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga menuturkan belum ada pembicaraan lebih lanjut soal usulan tersebut. 

Meski demikian, ia mengatakan bahwa ada wacana untuk mengukuhkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjadi permanen. 

Hal itu, kata Doli, untuk memperkuat soliditas dan stabilitas publik. 

Terlebih, menurutnya, selama lima tahun ke depan, jika paslon nomor urut 2 resmi dilantik jadi pasangan capres-cawapres, pemerintahan Prabowo-Gibran akan banyak melanjutkan program dan kebijakan pemerintahan Jokowi.

"Memang ada pembicaraan lepas di antara pimpinan-pimpinan Koalisi Indonesia Maju, bagaimana agar koalisi yang sudah terbangun kemarin di pilpres, yang kita sebut Koalisi Indonesia Maju itu bisa dipermanenkan untuk menghadapi agenda-agenda penting lainnya di Indonesia, katakanlah dalam waktu dekat pilkada."

"Kalau memang koalisi ini bisa dirawat dengan baik, ini kan modal untuk kemudian bisa menjaga stabilitas politik di parlemen, paling tidak komunikasi antara DPR dengan pemerintah, sehingga peluang-peluang itu bisa jalan," kata Doli dalam program Kompas Petang Kompas TV, Senin (11/3/2024).

Namun, ia menegaskan bahwa belum ada pembahasan lebih lanjut soal wacana pengukuhan KIM itu. 

Golkar Sebut Perlu Persetujuan Prabowo

Di sisi lain, Doli juga menyebut bahwa usulan itu perlu persetujuan dari Prabowo dan para koalisi di KIM. 

"Keterlibatan Pak Jokowi gimana pun nanti saya kira harus ada persetujuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan koalisi Indonesia Maju, partai partai politik yang melakukan kerja sama kemarin," kata Doli. 

Menurut Doli, tak ada salahnya juga jika presiden memberikan banyak masukan ke pemerintahan Prabowo ke depan melalui KIM. 

Doli pun menegaskan, jika memang nantinya Prabowo resmi diumumkan sebagai pemenang hingga dilantik jadi presiden, Jokowi juga dinilai bakal tahu mengenai positioning nya dalam pemerintahan ke depan. 

"Insya Allah kalau resmi Pak Prabowo jadi presiden, saya juga yakin Pak Jokowi paham menempatkan diri, bagaimana Pak Jokowi juga bisa ikut membantu di mana pun posisinya."

"Soal posisinya di mana, formal atau informal, itu tergantung Pak Prabowo sebagai presiden terpilih," katanya. 

Pengamat Menilai Keliru 

Sementara itu, pakar politik Ikrar Nusa Bhakti menilai usulan PSI soal Jokowi itu dinilai tak tepat.