TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menilai Presiden Joko Widodo semestinya menjadi sosok yang berada di atas semua partai.

Menurut Grace, Jokowi bisa jadi sosok yang mampu mempersatukan dan menjembatani kepentingan partai politik (parpol). 

Hal itu, kata Grace, penting untuk menyongsong cita-cita Indonesia Emas 2045.

Grace mengatakan usulan tersebut juga diutarakan Ketua Dewan PSI Jeffrie Geovannie agar Jokowi dapat memimpin kaolisi partai politik yang memiliki kesamaan visi menuju Indonesia Emas. 

"Saya pikir ide bagus juga, Pak Jokowi mungkin bisa jadi ketua dari koalisi partai-partai."

"Semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama menuju Indonesia emas," kata Grace dilansir WartakotaLive.com, Selasa (12/3/2024).

Menurutnya, tidaklah mudah untuk mencari sosok seperti Jokowi, yang bisa menjembatani semua partai politik dan perkataannya dapat mempersatukan partai-partai tersebut.

"Enggak banyak sih saya pikir yang dengan orang rela ya untuk menerima dan hari ini saya pikir Pak Jokowi satu-satunya orang," ungkap Grace.

Meski demikian, Grace mengaku masih belum ada pembicaraan lebih lanjut tentang hal ini.

"Itu kan masih usulan ya, detailnya kita belum tahu juga, kan perlu dibicarakan juga."

"Ini kan banyak partai, banyak kepentingan, banyak kepala, jadi akan seperti apa dinamikanya belum tahu," ujarnya. 

Baca juga: Klaim Demi Persatukan dan Menjembatani Kepentingan Partai, PSI Usul Jokowi Pimpin Koalisi Parpol

Sebagi informasi, PSI adalah salah satu anggota Koalisi Indonesia Maju yang mendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Selain berisi PSI, koalisi tersebut juga beranggotakan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, Partai Gelora, dan Partai Prima.

Meski tidak punya jabatan di koalisi tersebut, Jokowi memberikan sinyal kuat bahwa ia berpihak pada Koalisi Indonesia Maju pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Golkar Singgung Wacana KIM Dipermanenkan 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga menuturkan belum ada pembicaraan lebih lanjut soal usulan tersebut. 

Meski demikian, ia mengatakan bahwa ada wacana untuk mengukuhkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjadi permanen. 

Hal itu, kata Doli, untuk memperkuat soliditas dan stabilitas publik. 

Terlebih, menurutnya, selama lima tahun ke depan, jika paslon nomor urut 2 resmi dilantik jadi pasangan capres-cawapres, pemerintahan Prabowo-Gibran akan banyak melanjutkan program dan kebijakan pemerintahan Jokowi.

"Memang ada pembicaraan lepas di antara pimpinan-pimpinan Koalisi Indonesia Maju, bagaimana agar koalisi yang sudah terbangun kemarin di pilpres, yang kita sebut Koalisi Indonesia Maju itu bisa dipermanenkan untuk menghadapi agenda-agenda penting lainnya di Indonesia, katakanlah dalam waktu dekat pilkada."

"Kalau memang koalisi ini bisa dirawat dengan baik, ini kan modal untuk kemudian bisa menjaga stabilitas politik di parlemen, paling tidak komunikasi antara DPR dengan pemerintah, sehingga peluang-peluang itu bisa jalan," kata Doli dalam program Kompas Petang Kompas TV, Senin (11/3/2024).

Namun, ia menegaskan bahwa belum ada pembahasan lebih lanjut soal wacana pengukuhan KIM itu. 

Golkar Sebut Perlu Persetujuan Prabowo

Di sisi lain, Doli juga menyebut bahwa usulan itu perlu persetujuan dari Prabowo dan para koalisi di KIM. 

"Keterlibatan Pak Jokowi gimana pun nanti saya kira harus ada persetujuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan koalisi Indonesia Maju, partai partai politik yang melakukan kerja sama kemarin," kata Doli. 

Menurut Doli, tak ada salahnya juga jika presiden memberikan banyak masukan ke pemerintahan Prabowo ke depan melalui KIM. 

Doli pun menegaskan, jika memang nantinya Prabowo resmi diumumkan sebagai pemenang hingga dilantik jadi presiden, Jokowi juga dinilai bakal tahu mengenai positioning nya dalam pemerintahan ke depan. 

"Insya Allah kalau resmi Pak Prabowo jadi presiden, saya juga yakin Pak Jokowi paham menempatkan diri, bagaimana Pak Jokowi juga bisa ikut membantu di mana pun posisinya."

"Soal posisinya di mana, formal atau informal, itu tergantung Pak Prabowo sebagai presiden terpilih," katanya. 

Pengamat Menilai Keliru 

Sementara itu, pakar politik Ikrar Nusa Bhakti menilai usulan PSI soal Jokowi itu dinilai tak tepat. 

Sebab, menurutnya hal itu tidak sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianut Indonesia yakini, presidensial.

Ia menjelaskan bahwa jabatan ketua koalisi partai politik hanya dikenal di negara dengan sistem pemerintahan parlementer.

"Setahu saya yang namanya koalisi atau kemudian pimpinan koalisi itu hanya ada di sistem parlementer," kata Ikrar, Senin (11/3/2024). 

Ikrar kemudian mencontohkan sistem pemerintahan parlementer di Malaysia, yang seusai pemilu akan dibentuk koalisi. 

Sementara, di Indonesia, koalisi partai politik merujuk pada kerja sama antarpartai ketika pemilu.

Ikrar pun menilai usulan Jokowi menjadi ketua koalisi partai politik tak perlu direalisasi.

Ia khawatir gagasan tersebut justru akan melahirkan "matahari kembar" yang menghadapkan dua kekuatan, yakni pimpinan koalisi dan presiden.

Indonesia negara yang menganut sistem presidensial. Oleh karena itu. menurutnya, presiden tetap memegang jabatan tertinggi sebagai pimpinan pemerintahan.

“Janganlah kita menghadirkan atau melahirkan situasi yang sangat pelik dalam politik atau yang disebut dengan matahari kembar," ucap Ikrar.

"Kalau tadi dikatakan bahwa yang terpilih adalah Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, ya kita harus menghormatilah siapa yang kemudian terpilih dan biarlah kemudian Pak Prabowo yang nanti akan membangun koalisinya," lanjutnya.

Meski demikian, menurut Ikrar, Jokowi bisa saja memberikan usulan kepada pemerintahan Prabowo, tetapi tanpa cawe-cawe yang terlalu dalam. 

Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Begini Alasan PSI Usulkan Jokowi menjadi Pemimpin Tertinggi Koalisi, Kewenangannya di Atas Parpol.

(Tribunnews.com/Milani Resti) (WartakotaLive.com/Feryanto Hadi) (KompasTv)