Anies: Bila Tidak Menang Pilpres 2024, maka di Luar Pemerintahan
Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, berbicara soal situasi usai pemenang Pilpres 2024 nanti ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Febri Prasetyo
TRIBUNNNEWS.COM - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, berbicara soal situasi seusai pemenang Pilpres 2024 nanti ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Anies menyebut pemenang Pilpres 2024 akan berada di dalam pemerintahan sedangkan yang kalah akan berada di luar pemerintahan.
Menurutnya, dua posisi itu, baik di dalam pemerintahan maupun oposisi sama-sama penting.
Pihak yang kalah, Anies memperingatkan, jangan sampai tidak tahan menjadi oposisi.
"Bila menang berada di dalam pemerintahan, bila tidak menang, maka berada di luar pemerintahan dan dua duanya sama-sama penting."
"Debat pertama saya bilang, bahwa jangan sampai kita tidak tahan berada di posisi oposisi," ujar Anies kepada awak media di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024), dilansir WartaKotalive.com.
Pada momen ini, Anies juga menjelaskan alasan dia belum mengungkapkan secara tegas akan menjadi oposisi setelah Pilpres 2024.
Hal itu menurutnya akan disampaikan ketika KPU telah memberikan keputusan resmi pada 20 Maret 2024 mendatang.
"Kalau ternyata ada hasil yang berbeda gimana? Jadi kita tunggu sampai tanggal 20 (Maret) baru kemudian nanti kita akan sampaikan," sambungnya.
Pengamat: Demokrasi Sehat Butuh Oposisi Kuat
Sementara itu, pengajar hukum tata negara pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan untuk menghadirkan demokrasi yang sehat dibutuhkan oposisi yang kuat agar tak lahir kebijakan yang sewenang-wenang.
Baca juga: Reaksi Anies usai Real Count Kawalpemilu.org Tetapkan Prabowo-Gibran Jadi Pemenang Pilpres 2024
Mulanya, Titi menyebut fenomena kecenderungan untuk mengakomodasi partai politik telah terjadi sejak lama, bahkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kemudian, langkah semacam ini berlanjut di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Bahkan pada 2019 hanya ada dua partai tercatat yang tidak berada di dalam kabinet pemerintahan."
"Oleh karena itu di dalam sistem demokrasi yang sehat, kelompok penyeimbang itu sangat dibutuhkan dalam rangka memastikan tidak terjadi kesewenang-wenangan,” kata Titi kepada Tribunnews.com di UI Depok, Jumat (8/3/2024).
