Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD meyakini bakal ada partai politik yang memilih menjadi oposisi meski nantinya ada koalisi besar pendukung capres-cawapres Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming di pemerintahan dan DPR RI.

Hal ini disampaikan Mahfud menanggapi adanya upaya untuk memperbesar koalisi pengusung Prabowo-Gibran di pemerintahan dan DPR RI.

Diketahui, Prabowo-Gibran nyaris memenangi Pilpres 2024 setelah unggul perolehan suara Pilpres 2024 di 21 provinsi sebagaimana rekapitulasi tingkat nasional sementara.

"Sejauh yang saya tangkap, koalisi besar pun kan tidak menutup peluang oposisi, enggak membuat mayoritas yang sistemik," kata Mahfud di Blok M Plaza, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Namun, Mahfud menyerahkan wacana soal koalisi besar tersebut ke pemerintahan baru nantinya. 

Menurut dia, baik atau tidaknya rencana membentuk koalisi besar tersebut dapat ditinjau pada beberapa waktu ke depan.

"Nanti sambil diskusi menunggu perkembangan," kata Mahfud.

Sebelumnya, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disebut berencana memperbesar koalisi.

Hal itu diungkap Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron.

Baca juga: Akhirnya Presiden AS Joe Biden Ucapkan Selamat ke Prabowo, Singgung Usia 75 Tahun di Suratnya

Menurut Herman, langkah politik untuk mengajak partai politik (parpol) di luar koalisi untuk bergabung lumrah dilakukan pada saat ini.

“Saya kira upaya untuk memperkuat koalisi pasti ada, karena bagaimana pun pemerintah yang kuat didukung partai-partai yang besar, oleh kursi yang cukup di parlemen,” ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Namun, Herman mengaku tak memahami apakah langkah untuk menggandeng berbagai parpol itu dilakukan untuk menggagalkan dorongan penggunaan hak angket DPR RI guna menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Tapi, ia menyebutkan bahwa usaha membentuk koalisi besar memang benar adanya.

Pasalnya, untuk menjalankan roda pemerintahan yang optimal dibutuhkan bantuan dari kekuatan berbagai parpol besar di parlemen.

“Supaya berbagai program itu bisa dijalankan dengan baik. Karena bagaimanapun hampir seluruh segmen berbangsa dan bernegara apalagi program pemerintah itu kan sangat bergantung keputusan-keputusan di DPR,” papar dia.

“Oleh karenanya koalisi besar itu harus dijalankan harus dilakukan, namun bagaimana, dan upaya dan lain sebagainya tentu saya tidak tahu,” sambungnya.

Baca juga: Beda Persiapan Kubu Anies, Prabowo, dan Ganjar Hadapi Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Sampai saat ini, Herman menuturkan belum mengetahui cara untuk menggagalkan wacana penggunaan hak angket.

Fraksi Partai Demokrat hanya bisa berupaya dengan jalur debat dan adu argumentasi dalam rapat paripurna.

“Yang pasti kita berdebat saja, berargumen saja kalau ada yang mencoba mengangkat opini dan wacana tanpa data tanpa fakta ya berdebatlah dengan kami,” imbuh dia