Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Koentjoro mengaku kecewa karena 'Petisi Bulaksumur' tak pernah didengar Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Petisi Bulaksumur merupakan gerakan yang diinisiasi para Guru Besar UGM mengkritisi kondisi demokrasi di Indonesia menjelang Pemilu 2024.

Baca juga: Airlangga Hartarto Respons Petisi Bulaksumur: Kalau Satu Dua Orang Biasa Dalam Politik

"Tetapi yang terjadi adalah Pak Jokowi hanya menganggap yang kita lakukan itu adalah hak demokrasi dan tidak pernah didengarkan apa isi yang kami mau," kata Koentjoro dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (16/3/2024).

Koentjoro menjelaskan, Petisi Bulaksumur merupakan sebuah gerakan untuk menjaga nama baik UGM.

"Saya dua kali mengucapkan basmalah. Karena kami dengan kasih menyatakan itu, mengingatkan kepada Pak jokowi. Kenapa? Yang rusak semuanya UGM," ujarnya.

Dia menuturkan, sebagai seorang guru besar dan dosen dirinya memiliki tugas sebagai benteng etika.

Baca juga: Hasto PDIP Nilai Petisi Bulaksumur UGM Karena Demokrasi Indonesia Sedang Berada di Titik Kritis

"Kita itu pemikir negara dan bangsa. Karena itu kita berikan masukan lagi," ucap Koentjoro.

Selain itu, Koentjoro juga mengkritisi adanya operasi penggunaan bantuan sosial (bansos) untuk memenangkan pasangan tertentu.

"Mereka yang tidak terdidik ini mudah dibodoh bodohi dan kemudian diberi tekanan tekanan kemudian diberi bansos," imbuhnya.

Sebelum pencoblosan pada 14 Februari 2024 lalu, sejumlah sivitas akademika dari beberapa perguruan tinggi menyampaikan kritik terhadap Pemerintahan Jokowi.

Kritik tersebut dilakukan setelah Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye.

Hal ini pertama kali dikritisi sejumlah guru besar, dosen dan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) berkumpul di Balairung UGM.