Prabowo-Gibran Unggul Pada Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur, Disusul AMIN dan Ganjar-Mahfud
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di wilayah pantia pemungutan luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia dalam PSU.
Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di wilayah pantia pemungutan luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia dalam pemungutan suara ulang (PSU).
Prabowo-Gibran mengantongi 6.266 suara warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia.
Disusul pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) mendapatkan 4.674 suara.
Serta pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di urutan terakhir dengan memperoleh suara sebanyak 1.134.
Jumlah surat suara dinyatakan sah dan tidak sah sebanyak 12.357. Rinciannya ialah sebanyak 12.074 surat suara sah dan sebanyak 283 surat suara dinyatakan tidak sah.
Perolehan suara itu dibacakan saat rapat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (18/3/2024).
Baca juga: Pemungutan Suara di Papua Tengah Menggunakan Noken, Prabowo Gibran Unggul
Sebelumnya, pemilu di Kuala Lumpur diwarnai kecurangan.
Polisi telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemilu di Kuala Lumpur. Mereka PPLN nonaktif.
KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sepakat tak menghitung suara pemilih pos dan kotak suara keliling (KSK) di Kuala Lumpur karena integritas daftar pemilih dan akan melakukan pemutakhiran ulang daftar pemilih.
Baca juga: Respons Demokrat dan PAN soal Golkar Berharap Jatah 5 Menteri jika Prabowo-Gibran Menang
Dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh PPLN Kuala Lumpur pada 2023 lalu, Bawaslu menemukan hanya sekitar 12 persen pemilih yang dicoklit dari total sekitar 490.000 orang dalam Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari Kementerian Luar Negeri yang perlu dicoklit.
Bawaslu juga menemukan panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) fiktif hingga 18 orang.
Akibatnya, pada hari pemungutan suara, jumlah daftar pemilih khusus (DPK) membeludak hingga sekitar 50 persen di Kuala Lumpur.
Pemilih DPK adalah mereka yang tidak masuk daftar pemilih. Ini menunjukkan, proses pemutakhiran daftar pemilih di Kuala Lumpur bermasalah.
Bawaslu bahkan menyampaikan, ada dugaan satu orang menguasai ribuan surat suara yang seyogianya dikirim untuk pemilih via pos.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.