Panglima TNI: Tingkat Kerawanan Pilkada 2024 Lebih Besar Dibanding Pilpres
Agus menyebut, ada kemungkinan terjadi kerusuhan antar-kelompok pendukung pasangan calon (paslon) lebih besar bila alat keamanan yang terbatas.
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, tingkat kerawanan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 lebih besar ketimbang pemilihan presiden (Pilpres).
"Pelaksanaan Pilkada secara serentak memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg," kata Agus saat menggelar rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2024).
Baca juga: Panglima TNI Petakan 15 Titik Kerawanan Pilkada Serentak 2024
Agus menyebut, ada kemungkinan terjadi kerusuhan antar-kelompok pendukung pasangan calon (paslon) lebih besar bila alat keamanan yang terbatas.
Selain itu, kata dia, konflik suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) kemungkinan bisa terjadi di beberapa daerah apabila ada yang menggabungkan politik identitas.
"Hal tersebut memicu perpecahan pada skala nasional apabila berbagai kemungkinan kerawanan tadi dimanfaatkan oleh pihak ketiga," ujar Agus.
Baca juga: Daftar Purnawirawan TNI Polri Potensi Tarung di Pilkada: Eks Dandim Kutai, BNN hingga Kapolda Metro
Agus menjelaskan, terdapat 15 dari 545 daerah yang mengggelar Pilkada Serentak diprediksi memiliki kerawanan tinggi hasil kajian Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.
Dia mengungkapkan, ke-15 provinsi tersebut di antaranya, Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.
Kemudian, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara 6 provinsi di Papua. 6 provinsi tersebut adalah Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya.
"Masing-masing provinsi tersebut memiliki jenis dan macam kerawanan yang berbeda-beda, mulai dari konflik SARA, konflik di antara paslon, bentrok antarpendukung fanatik, konflik elite politik, konflik di daerah basis parpol tertentu sampai dengan konflik bersenjata yang terjadi di Papua," imbuh Agus.