TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Sekitar 7 bulan lagi Indonesia akan memiliki pemerintahan baru saat presiden dan wakil presiden terpilih dilantik.

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Maruf Amin akan menyerahkan tongkat estafetnya untuk lima tahun mendatang.

Sejauh ini pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran telah ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres 2024.

Tinggal selangkah lagi, Prabowo-Gibran akan dilantik jadi presiden dan wakil presiden RI.

Sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang, Prabowo-Gibran sejak sekarang telah melakukan konsolidasi mempersiapkan koalisi dengan partai politik dan nama-nama menteri pembantu presiden.

Sambil guyon,  Ketua Umun DPP Projo Budi Arie Setiadi membantah Prabowo-Gibran membentuk koalisi gemuk namun koalisi gemoy.

Selain partai politik dari Koalisi Indonesia Maju/KIM  yang mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Partai di luar KIM juga diprediksi akan bergabung memperkuat barisan Prabowo-Gibran termasuk kemungkinan PDIP dan PKS.

Kemungkinan PDIP Gabung KIM

Pengamat Politik Burhanuddin Muhtadi menduga PDI Perjuangan juga berhasrat bergabung dengan pemerintahan pasca-kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Jangan-jangan PDI Perjuangan juga sedang mempertimbangkan juga untuk bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo, karena harusnya kan enggak ada masalah. Ini mungkin yang menjawab kenapa lama sekali untuk proses hak angket ini," ucap Burhanuddin dalam program Obrolan Newsroom di Kompas.com, Rabu (20/3/2024).

Baca juga: Respons Sekjen Gerindra soal Surya Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Sinyal Gabung Koalisi?

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu menduga PDIP sedang berupaya menjalin hubungan politik dengan pemerintahan Prabowo.

PDIP, kata Burhanuddin, sudah tidak mempunyai beban buat mengajukan hak angket di DPR karena pemilihan umum sudah selesai dan menjadi pemenang Pemilu.

Akan tetapi, PDIP yang tak kunjung menegaskan sikap soal hak angket juga menimbulkan tanda tanya.