Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Yanuar Prihatin meyakini hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 mendapat banyak dukungan.

"Proses hak angket akan terus bergulir di DPR. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan hak angket ini akan mendapat dukungan lebih banyak lagi," kata Yanuar kepada wartawan, Selasa (26/3/2024).

Menurut Yanuar, terbuka kemungkinan hak angket didukung fraksi selain PDIP, PKB, PKS, dan NasDem.

"Hal ini terjadi karena terdapat kesamaan pandangan tentang pentingnya hak angket untuk meluruskan simpang siur penyelenggaraan Pemilu 2024," ujarnya.

Dia menjelaskan, setelah Pemilu 2024 semua partai politik (parpol) mulai menghitung eksistensinya masing-masing dalam pemerintahan mendatang.

"Semua punya kepentingan soal ini. Artinya, setiap parpol bisa mengambil sisi tertentu dari hak angket untuk kepentingannya masing-masing," ucap Yanuar.

Yanuar mencotohkan seperti Partai Gerindra. Menurutnya, mereka membutuhkan legitimasi yang lebih kuat untuk kepemimpinan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka jika telah dilantik sebagai pasangan terpilih.

"Mereka tentu berkeinginan agar Prabowo Subianto bisa lebih kuat dan mandiri dalam mengambil keputusan sebagai presiden, tidak dibayang-bayangi oleh sosok Jokowi terus menerus," ungkapnya.

Selain Gerindra, Partai Golkar juga dianggapnya bisa mengambil manfaat dari hak angket untuk kepentingan konsolidasi partai ke dalam secara bebas. 

"Dengan tambahan kursi di DPR yang signifikan, dukungan Golkar kepada hak angket akan menambah daya tawarnya dalam bernegosiasi dengan Prabowo dan bahkan dengan Jokowi sendiri," ucap Yanuar.

Baca juga: Apa Kabar Hak Angket? Peneliti BRIN Menduga Masih Ada Keraguan di Kalangan Politikus

Demikian juga Demokrat, kata dia, memiliki hitungannya sendiri jika akhirnya mendukung hak angket. 

Yanuar menyebut, Demokrat membutuhkan power yang lebih kuat untuk lebih diperhitungkan dalam konstelasi pasca-Pilpres.

"Apalagi PAN, sangat membutuhkan suatu keadaan di mana partai ini ingin lebih bebas, mandiri dan leluasa dalam berkiprah ke depan," tuturnya.

Dia menambahkan, PPP juga kemungkinan tak mau kehilangan momentum dengan hak angket.

"Karena berharap gugatannya di MK bisa berhasil meloloskan partainya ke DPR agar tembus ambang batas parlemen 4 persen," tegas Yanuar.

Yanuar menegaskan, hak angket akan menjadi titik temu untuk berbagai cara pandang dan bahkan kepentingan yang berbeda-beda.

"Sehingga boleh jadi hak angket bisa akan terkait juga dengan Pileg, bukan sekedar Pilpres. Dalam situasi ini mungkin saja akan ada kompromi antar fraksi soal pilihan isu yang akan diselidiki," imbuhnya.