Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto untuk ke sekian kali melontarkan kritik menyasar Presiden Joko Widodo bersamaan Pilpres 2024, bahkan kali ini ia menyebut presiden ke-7 RI itu memiliki kemiripan dengan orang nomor satu Orde Baru, Soeharto.

Kemiripan Jokowi dan Soeharto dimaksud Hasto yakni dalam hal penggunaan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power seperti memakai aparat negara demi mempertahankan kepemimpinannya lewat pemilu.

Hal itu disampaikan Hasto dalam sebuah acara Bedah Buku “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Hasto menuturkan, ketika membaca buku ini tak hanya muncul wajah Soeharto, namun juga melihat wajah Jokowi.

"Saya mencoba menghilangkan Pak Jokowi, tetapi sulit. Maklum 23 tahun bersama Pak Jokowi. Tetapi apakah karakternya (Jokowi dan Soeharto) sama? Nanti kita lihat," kata Hasto membuka paparannya.

Hasto menyampaikan kekerasan terpampang jelas pada Pemilu 1971 ketika Soeharto ingin mempertahankan kekuasaannya. Hal itulah yang akhirnya menjadi titik konsolidasi kekuatan otoriter sampai 27 tahun kemudian.

Dia mengungkapkan, berbahagialah jurnalis yang saat ini masih bisa bekerja dengan bebas. Namun, sudah ada intimidasi terhadap jurnalis dalam bekerja pada saat ini.

Hasto juga menyampaikan pada Pemilu 71, Badan Pengawas Pemilu (kini KPU) ikut bermain. Hasto menyatakan hal itu pun terlihat pada saat ini, kecuali DKPP yang masih menunjukkan kredibilitasnya.

"Yang lain kita lihat bagian dari skenario abuse of power tersebut," ujarnya.

Baca juga: Selain Khilaf, Kini Hasto Ngaku PDIP Dibohongi Gibran

Menurut Hasto, Soeharto punya waktu 18 bulan untuk mempersiapkan skenario mempertahankan kepemimpinan lewat operator politiknya, yakni Ali Murtopo, Amir Mahfud, dan Sujono Mardani.

"Kalau Pak Jokowi berapa bulan? Saya belum bisa menjawab. Nah, kalau diukur pertama Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) mengatakan bahwa di PDIP sebenarnya banyak 70 persen, saya lupa angkanya, yang setuju perpanjangan jabatan pada 11 Maret 2022, itu artinya 19 bulan dipersiapkan. Kalau ditinjau Pak Anwar Usman menikah pada Juni itu 16 bulan," ucapnya.

Kemudian, kata dia, Soeharto membangun narasi pembangunan nasional, stabilitas politik, keamanan, akselerasi, dan modernisasi pembangunan 25 tahun ke depan dengan mimpi. 

Para akademisi saat itu pun masuk dalam suatu kampanye akselerasi modernisasi. Namun, prosesnya minus kebebasan, demokrasi, dan hak untuk berserikat. 

"Ini yang terjadi dan saya coba bandingkan kekuasaan Soeharto dan Jokowi sebenarnya ada kemiripan," ungkap Hasto.

Baca juga: Megawati Tertawa Ketika Diminta Kubu Prabowo Dihadirkan di Sidang MK

Sementara sisi abuse of power era Soeharto ialah menggunakan Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, ABRI, dan Operasi Khusus (OPSUS).

Sedangkan era Jokowi lewat TNI, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan  Transmigrasi, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung.

Kemudian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian  perdagangan, Kementerian Perekonomian, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian BUMN, dan Badan Pangan Nasional.