Romo Magnis sebut Aksi Presiden Bagi Bansos Bak Pencurian, Hotman Paris: Bansos Dibagi Sesuai Data
Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris menanggapi pernyataan Romo Magnis yang sebut aksi presiden bagi bansos bak pencurian.
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM - Anggota Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris merespons pernyataan ahli dari kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis dalam sidang sengketa Pilpres 2024, pada Selasa (2/4/2024).
Diketahui dalam sidang hari ini Romo Magnis menyebut aksi Presiden Jokowi yang membagikan bantuan sosial (bansos) jelang Pemilu 2024 bagaikan aksi pencurian.
Menanggapi hal tersebut, Hotman menegaskan bahwa bansos yang dibagikan oleh Presiden Jokowi itu sudah berdasarkan data yang ada.
Yakni berdasar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
"Tadi Romo mengatakan bahwa presiden seperti pencuri di kantor mengambil duit dibagi-bagikan, presiden mengambil uang bansos untuk dibagi-bagikan."
"Apakah Romo mengetahui bahwa bansos yang dibagikan itu sudah ada datanya berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan satu lagi Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)," kata Hotman Paris dalam sidang Sengketa Pilpres 2024 yang ditayangkan di kanal YouTube MK, Selasa (2/4/2024).
Lebih lanjut Hotman menerangkan, Presiden Jokowi hanya secara simbolik di awal membagikan bansos sesuai dengan data yang ada di kementerian.
Hotman kemudian memastikan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah membagikan bansos diluar data yang ada.
"Data penduduk itu sudah ada semuanya, presiden hanya simbolik di awal membagikan bansos sesuai dengan data yang ada di kementerian masing-masing."
"Selanjutnya dilanjutkan oleh kementeriannya. Jadi presiden tidak pernah membagikan bansos diluar data yang sudah ada," tegas Hotman.
Hotman lantas mempertanyakan, darimana Romo Magnis tahu bahwa presiden itu seolah mencuri uang bansos untuk dibagikan.
Baca juga: Tak Cukup 4 Menteri, Kini Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Panggil Kapolri
Padahal Romo Magnis sendiri tidak mengetahui bagaimana praktek pembagian data bansos.
"Darimana Romo tau bahwa presiden itu seolah mencuri dari uang bansos lain untuk dibagi-bagikan. Padahal Romo tidak praktek pembagian data itu sudah ada."
"Data lengkapnya, yaitu namanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namanya sudah ada disitu," cecar Hotman.
Baca juga: Ahli Ganjar-Mahfud di Sidang MK: Bansos Jelang Pemilu Sebabkan Harga Beras Naik
Romo Magnis di Sidang MK: Aksi Presiden Bagi-bagi Bansos Merupakan Pencurian & Melanggar Etika
Pakar filsafat Profesor Franz Magnis Suseno SJ atau Romo Magnis menegaskan, aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengandalkan kekuasaan untuk mengambil bantuan sosial (bansos) dan membagi-bagikannya dalam rangka mengampanyekan salah satu paslon peserta Pilpres 2024, merupakan pencurian dan melanggar etika.
Romo Magnis menilai, aksi tersebut menyerupai tindakan seorang karyawan toko, yang diam-diam mengambil uang tunai di kasir.
"Selain itu, pembagian bansos itu juga menandai bahwa Presiden telah kehilangan wawasan etika dasar atas jabatan, yang diemban. Bahwa kekuasaan yang dimiliki bukan untuk melayani diri sendiri melainkan untuk seluruh masyarakat," kata Romo Magnis.
Pelanggaran etika atas aksi presiden membagi-bagikan bansos itu disampaikan dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (2/4/2024).
Baca juga: Dilema Tri Rismaharini Jika Bersaksi di Sidang MK : Sebagai Menteri Jokowi atau Kader PDIP?
Filsuf itu hadir sebagai ahli yang dihadirkan Tim Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud, pada Selasa (2/4/2024).
Selain Romo Magnis, ada 8 ahli lainnya yang dihadirkan yaitu, Leony Lidya, Putu Artha, Charles Simabura, Aan Eko Widianto, Risa Permanadeli, Suseno, Suharko, Hamdi Muluk, dan Didin Damanhuri.
Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo dan dihadiri Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan pihak terkait, yaitu tim hukum paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Romo Magnis memaparkan lima pelanggaran etik dalam Pilpres 2024.
Pembagian bansos oleh Presiden merupakan salah satu di antaranya.
Adapun empat pelanggaran etik lain yang menjadi sorotan adalah pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres, Nepotisme, Keberpihakan Presiden, dan Manipulasi Pemilu 2024.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Dewi Agustina)
