Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bawaslu RI menyampaikan, belum mendapatkan jawaban atas rekomendasi mereka kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai kasus dugaan pelanggaran pemilu dalam acara Deklarasi Desa Bersatu.

Hal tersebut disampaikan Sakhroji, selaku saksi yang dihadirkan Bawaslu dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres dengan agenda mendengar keterangan saksi dan ahli dari KPU-Bawaslu, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada Rabu (3/4/2024).

Anggota Bawaslu DKI Sakhroji menyampaikan telah mendalami kasus tersebut dan menemukan pengakuan dari pihak-pihak bahwa acara tersebut melibatkan beberapa kepala desa aktif, perangkat desa aktif, dan kepala desa yang sudah tidak aktif atau pensiun dan perangkat desa yang tidak aktif.

Berdasarkan pendalaman itu, ditemukan dua nama kepala desa aktif, yakni Widi Hartoni selaku Kepala Dusun Guntur, Boyolali, Jawa Tengah sekaligus Ketua DPN Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).

Kemudian, kepala desa aktif di kawasan Tangerang, Irawadi, yang sekaligus merupakan Ketua Asosiasi Desa Seluruh Indonesia.

Baca juga: Daftar Nama 11 Saksi dan Ahli dari KPU-Bawaslu di Sidang Sengketa Pilpres Hari Ini

"Kami melakukan klarifikasi dan sebagainya, sehingga hasil akhir kami adalah kegiatan Deklarasi Desa Bersatu kami putuskan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu terkait dengan UU 6/2014 tentang Desa pada pasal melanggar pasal 29 dan pasal 51," ucap Sakhroji, dalam persidangan, Rabu.

"Terhadap pelanggaran pemilu kita tidak menemukan pelanggaran tersebut," sambungnya.

Baca juga: Putusan Bawaslu Kabupaten Tangerang: Laporan M Rizal Caleg PAN Tidak Terbukti 

Kata Sakroji, akhir kajian pihaknya adalah menyampaikan rekomendasi kepada Kemendagri untuk dilakukan pembinaan terhadap atau dilakukan penanganan pelanggaran sesuai ketentuan UU 6/2014 kenapa kedua orang dan kepala desa yang atau pembinaan itu keseluruhan, dan kepada asosiasi-asosiasi yang memang terlibat dalam kegiatan itu.

"Kami sudah monitor komunikasi (dengan Kemendagri) tapi memang belum mendapatkan jawaban. Sampai sekrang kami juga masih monitor terkait dengan tindak lanjut rekomendasi kami tersebut," ucapnya.