TRIBUNNEWS.COM - Nama Budi Waseso alias Buwas disebut-sebut dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Jumat (5/4/2024).

Lantas, siapakah Buwas, yang namanya disinggung Majelis Hakim dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang menghadirkan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini?

Buwas ternyata adalah mantan Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).

Ia diganti pada awal Desember 2023, di mana saat itu Indonesia sedang dilanda El Nino dan menjelang Pemilu 2024.

Sebelumnya, dalam sidang MK, Hakim Konstitusi, Arief Hidayat mempertanyakan soal latar belakang perpindahan posisi Buwas dari Direktur Utama Perum Bulog menjadi Komisaris Utama PT Semen Indonesia (Persero).

Arief menilai, perpindahan posisi itu bisa saja berkaitan dengan cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu 2024.

"Yang pertama kita mengenal lembaga ada Menteri Sosial, kemudian ada kaitannya dengan kepala Badan Pangan Nasional, kemudian ada kepala Bulog," kata Arief di ruang sidang Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).

"Pada saat-saat kritis saya baca di media massa kepala Bulog Budi Waseso diganti, ada faktor apa ini yang melatarbelakangi?" sambungnya.

Sebagaimana diketahui, dalil permohonan dalam sidang sengketa pilpres ini salah satunya berkaitan dengan bantuan sosial (bansos) yang diungkapkan oleh pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD selaku pemohon.

"Jadi di situ Kepala Badan Pangan Nasional Pak Arif Prasetyo, kemudian ada pergantian Kepala Bulog dan kaitannya dengan Kementerian Sosial, itu apa yang ada di balik itu?"

"Kita ingin mengerti karena ini termasuk bisa disebut juga dengan masalah yang tadi cawe-cawe," ujarnya.

Baca juga: Buwas Buka Suara Namanya Disinggung Majelis Hakim dalam Sidang MK

Sebagai informasi, bersamaan dengan sidang MK yang turut menyinggung nama eks Direktur Bulog itu, ternyata hari ini, Jumat, Buwas dikukuhkan oleh Presiden Jokowi sebagai Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Masa Bakti 2023-2028.

Pelantikan Buwas dan beberapa orang yang menjadi anggota Kwarnas tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 23M Tahun 2024 Tentang Pengukuhan Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Pengurus Nasional Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Masa Bakti Tahun 2023-2028 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg.

Respons Buwas Tahu Namanya Disebut di Sidang MK

Sementara itu, Buwas buka suara mengenai namanya yang dipertanyakan hakim konstitusi karena dicopot sebagai Direktur Bulog.

Buwas mengatakan, pencopotannya sebagai Dirut Bulog itu tidak ada hubungannya dengan Pemilu 2024.

Terlebih, bila alasan pencopotannya itu disebutkan karena menolak program Bansos.

"Jadi tidak  ada hubungannya dengan itu, menolak, itu nggak ada," kata Buwas, usai acara pengukuhan pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

"Justru bansos itu kan programnya Pak Presiden, programnya pemerintah. Beras yang di Bulog itu kan berasnya pemerintah. Jadi kalau pemerintah atau negara ini mau menggunakan beras itu saya tugasnya hanya menyalurkan," katanya.

Buwas menegaskan, pencopotannya sebagai Dirut Bulog merupakan hal biasa dan dia sendiri pun tidak mempermasalahkan pencopotannya tersebut.

"Jadi saya menjadi kepala Bulog itu kalau kita mau jujur ya lihat aturan ketentuan menteri. Itu kontraknya, itu penugasannya 5 tahun."

"Dan saya sudah 5 tahun bahkan lebih. Dan pergantian itu biasa. Bagi saya itu biasa saja gak ada masalah, bagi saya ya," ujarnya.

Rekam Jejak Buwas

Dikutip dari Tribunnewswiki, Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) atau Komjen Pol (Purn) Budi Waseso ini juga merupakan mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2015 hingga 2018.

Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (1984) ini berpengalaman dalam bidang Reserse. 

Riwayat Jabatan

1. Kepolisian

• 2007: Kaden Opsnal II Puspaminal Div Propam Polri
• 2008: Kabid Propam Polda Jateng
• 2009: Kabid Litpers Pusprovos Div Propam Polri
• 2010: Kapus Paminal Div Propam Polri[2]
• 2012: Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo
• 2013: Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri
• 2014: Kasespim Lemdiklat Polri
• 2015: Kepala Badan Reserse Kriminal Polri[3]
• 2015: Kepala Badan Narkotika Nasional
• 2018: Pati Yanma Polri

2. Pemerintahan

• 2018: Direktur Utama Badan Urusan Logistik
• 2018: Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka[4]
• 1 Desember 2023: Komisaris Utama Semen Indonesia

(Tribunnews.com/Rifqah/Taufik Ismail)