TRIBUNNEWS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra, menyinggung enam Pj Gubernur saat membacakan dissenting opinion (beda pendapat) di sidang putusan sengketa Pilpres 2024, Senin (22/4/2024).

Saldi merupakan satu dari tiga Hakim MK yang menyampaikan dissenting opinion terkait putusan MK yang menolak gugatan kubu 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan kubu 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dalam salah satu poinnya, Saldi menyebut ada masalah netralitas yang melibatkan enam Pj  Gubernur selama Pilpres 2024.

"Setelah membaca keterangan Bawaslu dan fakta yang terungkap di persidangan, serta mencermati alat bukti para pihak secara seksama, saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas Pj, kepala daerah, dan pengerahan kepala desa yang terjadi, antara lain di Sumatra Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan," kata Saldi saat membacakan dissenting opinion-nya, Senin.

Dirangkum Tribunnews.com dari laman resmi pemerintah provinsi masing-masing Pj Gubernur, berikut ini profil mereka:

1. Pj Gubernur Sumatra Utara

Pj Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Hasanuddin, yang merupakan purnawirawan TNI, dilantik Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjadi pengganti Eddy Rahmayadi yang habis masa jabatannya, pada 5 September 2023.

Hasanuddin yang jabatan terakhirnya adalah Mayjen TNI, lahir di Palembang, Sumsel, pada 7 September 1965.

Ia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) kecabangan Artileri tahun 1989.

Tak hanya di Akmil, Hasanuddin juga menempuh pendidikan di perguruan tinggi hingga ia meraih gelar Doktor.

Hasanuddin menempuh studi S1 di Universitas Terbuka dan berhasil meraih gelar S1 Ilmu Administrasi Negara.

Di tahun 2010, ia lulus dari Universitas Krisnadwipayana dan mendapatkan gelar Magister Manajemen.

Baca juga: Keteguhan 2 Hakim MK Dissenting Opinion sejak Putusan Usia Cawapres hingga Sengketa Pilpres 2024

Lalu, ia mendapat gelar Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2023.

Ia juga sempat belajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), lalu dinobatkan sebagai Lulusan Terbaik Susreg XLI 2003.

Pada 2015, ia selesai menempuh pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Berikut riwayat jabatan Hasanuddin:

• Danmen Arhanud 1/Falatehan (2011);
• Paban I/Jakrenstra Srenad;
• Pamen Denma Mabesad;
• Asrendam I/Bukit Barisan (2013);
• Danpusdik Arhanud (2013-2014);
• Danrem 045/Garuda Jaya (2014-2016);
• Pamen Denma Mabesad (2016-2017);
• Irut Renproggar Itjenad (2017-2018);
• Waasrena Kasad (2017);
• Kasdam I/Bukit Barisan (2018-2019);
• Asrena Kasad (2019-2020);
• Pangdam Iskandar Muda (2020);
• Pangdam I/Bukit Barisan (2020-2022);
• Wairjenad (2022-2023);
• Penjabat Gubernur Sumatera Utara (2023-sekarang).

2. Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono

Heru Budi Hartono ditunjuk menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang selesai masa jabatannya pada 15 Oktober 2023.

Lalu, pada 16 Oktober 2023, Mendagri, Tito Karnavian, memperpanjang jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta selama setahun.

Sebelum menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi menjabat sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan.

Jabatan itu diembannya sejak 2017.

Meski demikian, pria kelahiran Tapanuli Tengah, 13 Desember 2965 ini, sudah familiar dengan dunia birokrasi sebelum ditunjuk menggantikan Anies.

Ia pernah menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Seperti Hasanuddin, Heru Budi adalah alumnus Universitas Krisnadwipayana.

Ia pernah menempuh studi S1 dan S2 di kampus tersebut.

Pendidikan S1 Heru Budi lulus pada 1990 dan S2 selesai di tahun 1998.

Berikut riwayat jabatan Heru Budi Hartono:

• Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara (1993);
• Staf Bagian Penyusunan Program Kota Jakarta Utara (1995);
• Kasubag Pengendalian Pelaporan Kota Jakarta Utara (1999);
• Kasubag Sarana & Prasarana Kota Jakarta Utara (2002);
• Kepala Bagian Umum Kota Jakarta Utara (2007);
• Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara (2008);
• Kepala Biro KDH dan KLN DKI Jakarta (2013);
• Wali Kota Jakarta Utara (2014);
• Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta (2015);
• Kepala Sekretariat Presiden RI (2017–sekarang);
• Penjabat Gubernur DKI Jakarta (2022–sekarang).

3. Pj Gubernur Banten

Kursi nomor satu di Banten saat ini dijabat oleh Al Muktabar yang dilantik pada 12 Mei 2022, menggantikan Wahidin Halim.

Al Muktabar lahir pada 12 Juni 1965 di Jakarta.

Ia merupakan lulusan S1 Universitas Bengkulu pada 1989.

Lalu, pada 1996, Al Muktabar meraih gelar S2 dari UGM.

Dua tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan gelar S2 dari Polytechnic Institute of New York.

Gelar Doktornya juga didapat dari dua univeritas.

Pertama, adalah Universitas Padjadjaran (Unpad) pada 2004 dan The Florida State University di tahun 2006.

Sebelum menjadi Pj Gubernur Banten, Al Muktabar diketahui pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Banten.

Pelantikannya sebagai Sekda Banten pada 27 Mei 2019, dipimpin langsung oleh Wahidin Halim.

Dua tahun setelahnya, Al Muktabar memilih mengundurkan diri.

Sebelum surat pengunduran dirinya diteken Presiden Jokowi, Al Muktabar sementara waktu ditempatkan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten sebagai staf biasa.

Pada 16 Februari 2022, ia mengajikan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena merasa tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Sekda Banten.

Wahidin Halim memutuskan akan menarik surat pemberhentian Al Muktabar ke Kemendagri.

Al Muktabar pun menjabat kembali sebagai Sekda Banten definitif sejak 23 Februari 2022

Kala itu, ia sempat diisukan mengundurkan diri karena terlibat perselisihan dengan Wahidin Halim.

Isu perselisihan tersebut kemudian dibantah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten saat itu, Komarudin.

Sebagai informasi, sebelum menjadi Sekda Banten, Al Muktabar merupakan pejabat di Kemendagri.

4. Pj Gubernur Jawa Tengah

Pj Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dijabat oleh seorang pensiunan polisi, Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana.

Nana dilantik pada 5 September 2023 oleh Mendagri, Tito Karnavian.

Ia lahir di Cirebon, 26 Maret 1965.

Nana adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1998 yang berpengalaman di bidang intel.

Sebelum pensiun sebagai polisi, jabatan terakhirnya adalah Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel).

Berikut riwayat jabatan Nana Sudjana:

• Pamapta Polresta Yogyakarta (1988);
• Kapolsekta Umbulharjo Polresta Yogyakarta;
• Kasat Intel Polres Metro Jakbar (2001);
• Kapolsek Metro Tamansari Polres Metro Jakbar (2002);
• Kapolres Probolinggo (2006);
• Wakapolwiltabes Surabaya (2008);
• Kapoltabes Surakarta (2010);
• Dirintelkam Polda Jawa Tengah (2011);
• Analis Kebijakan Madya Bidang Ekonomi Baintelkam Polri (2013);
• Dirintelkam Polda Jawa Timur (2014);
• Wakapolda Jambi (2015);
• Wakapolda Jawa Barat (2016);
• Dirpolitik Baintekam Polri (2016);
• Kapolda Nusa Tenggara Barat (2019);
• Kapolda Metro Jaya (2020);
• Koorsahli Kapolri (2020);
• Kapolda Sulawesi Utara (2021);
• Kapolda Sulawesi Selatan (2021);
• Inspektur Utama Setjen DPR RI (2023);
• Penjabat Gubernur Jawa Tengah (2023).

5. Pj Gubernur Kalimantan Barat

Harisson yang memiliki nama lengkap Harisson Azroi menjabat sebagai Pj Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) sejak 5 September 2023.

Ia lahir pada 9 Agustus 1966 di Palembang.

Harisson merupakan lulusan S1 dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri) tahun 1994.

Di tahun 2007, ia meraih gelar Magister Ilmu Kesehatan dari UGM.

Harisson mengawali kariernya sebagai dokter di klinik rujmah sakit di Tangerang.

Tetapi, setelahnya ia memilih merantau dan menjadi dokter di perkebunan sawit temannya di Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalbar.

Setahun setelahnya, ia menjadi dokter tidak tetap di Puskesmas Teluk Batang, Kayong Utara.

Pada 1998, Harisson berhasl meraih dokter teladan II tingkat Provinsi Kalbar.

Berkat penghargaan itu, Harisson lantas diangkat menjadi dokter pegawai negeri sipil di RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau, Kapuas Hulu.

Berikut ini riwayat jabatan Harisson:

• Dokter tidak tetap Puskesmas Teluk Batang (1995);
• Dokter pegawai negeri sipil di RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau, Kapuas Hulu (1998);
• Dokter Puskesmas Bunut Hilir, Kapuas Hulu (2000);
• Dokter Puskesmas Kedamin, Kapuas Hulu (2002);
• Direktur RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau (2006);
• Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu (2011);'
• Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar (2019);
• Sekda Provinsi Kalbar (2022);
• Pj Gubernur Kalbar (2023-sekarang).

6. Pj Gubernur Sulawesi Selatan

Bahtiar Baharuddin diangkat menjadi Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 5 September 2023.

Sebelumnya, pria kelahiran Bone, 16 Januari 1973 ini, menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) KEmendagri.

Ia pernah menempuh kuliah S1 di Universitas Hasanuddin, namun tidak selesai.

Tetapi, ia kemudian masuk Institus Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan meraih gelar D3 pada 1995.

Lima tahun setelahnya, ia lulus S1 IPDN.

Kemudian, Bahtiar meraih gelar S2 pada 2008 dan S3 pada 2013 dari Unpad.

Berikut riwayat jabatan dari Bahtiar Baharuddin:

• Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol (2010);
• Kabag Perundang-Undangan, Setditjen Polpum (2015);
• Plt. Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016);
• Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016);
• Kepala Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (2018);
• Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2019);
• Pjs. Gubernur Kepulauan Riau (2020);
• Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2020);
• Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (2023).

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)