Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

KPK Akan Cermati Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

KPK akan mencermati program makan siang gratis yang menjadi janji kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
zoom-in KPK Akan Cermati Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran
Ist
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, mengatakan pihaknya akan mencermati program makan siang gratis yang menjadi janji kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Komisi antikorupsi bakal lebih dulu melihat detail program tersebut untuk melihat adanya celah korupsi.

"Saya lihat dulu detailnya kayak apa baru kita lihat kira-kira di mana lah ada potensi yang kita cegah korupsinya. Dugaan saya kalau memang benar itu pakai pengadaan segitu, saya juga enggak kebayang siapa yang bisa ngadain makan siang tiap hari di desa-desa sana," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).

KPK akan berfokus pada metode distribusi dan penerima program agar tepat sasaran.

Lembaga antirasuah itu juga akan fokus pada barang dan jasa dalam pelaksanaannya.

Baca juga: Di Tengah Sidang MK, Pemerintahan Jokowi Siapkan Studi Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

"Saya paling barang dan jasa, yang kita mungkin akan tetapkan misalnya digital. Atau kita bilang lebih terbuka saja siapa yang nerima, kan ada DTKS, paling itu sangkutan dengan instrumen yang ada saja," kata dia.

Berita Rekomendasi

Menurut Pahala, penerima dari program makan siang gratis ini jangan menggunakan pendataan baru, tetapi menggunakan DTKS dari Kemensos.

Baca juga: Program Makan Siang Gratis, Selain Siswa Sekolah, Ibu Hamil-Balita Juga Perlu Dukungan

Sebab, akan menciptakan masalah lagi seperti penerimaan yang salah sasaran.

"Jangan cap cip cup milih orang baru, ceritanya kan sama tuh kalo massal se-Indonesia salah orang, orangnya benar eh kemahalan, sudah harganya benar kualitasnya enggak benar di lapangan. Kisahnya gitu-gitu saja. Kita pengin lihat mekanisme sampai ke bawah kayak apa nanti kita lihat," ujarnya.

Pahala meyakini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, akan mengajak KPK untuk memonitor pengamanannya.

"Dugaan saya sih Pak Suharso pasti ngajak kita juga bagaimana sih pengamanannya," ujar Pahala.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas