Pengamat: Putusan MK soal Sengketa Pilpres Mengikat, Dissenting Opinion Cuma Bunga-bunga Demokrasi
Pengamat menyebut Dissenting Opinion dalam sidang putusan sengketa Pilpres 2024 hanya menjadi bunga-bunga demokrasi. Putusan MK bersifat mengikat.
Penulis: garudea prabawati
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik dari Universitas Nasional, Selamat Ginting menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 bersifat mengikat.
Diketahui dalam sidang putusan sengketa Pilpres 2024, terdapat tiga hakim MK yang menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat.
Ketiganya adalah Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.
Namun menurut Ginting, dissenting opinion itu tidak mempengaruhi keputusan final MK.
"Walaupun ada perbedaan pendapat (dissenting), intinya hakim MK setuju dengan keputusan final dan mengikat," kata Ginting saat dihubungi, Selasa (23/4/2024), mengutip TribunJakarta.com.
Ginting menyebut dissenting opinion yang diajukan 3 hakim MK tersebut hanya menjadi bunga-bunga demokrasi saja.
"Tidak ada pengaruhnya. Itu cuma bunga-bunga demokrasi saja," lanjutnya.
Ginting menilai adanya perbedaan pendapat di kalangan hakim MK juga sebagai bentuk bahwa MK tetap mengakomodasi pihak pemohon meski hasilnya tak sesuai yang dimau pihak penggugat.
"Setidaknya mengakomodasi pihak pemohon untuk menjadi pelajaran dalam penanganan konflik terkait kontestasi pilpres," kata Ginting.
MK Tolak Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud
Gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan Capres-Cawapres nomor 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) seluruhnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yakni yang diajukan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Anies-Muhaimin) serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Ganjar-Mahfud).
Baca juga: Polistisi PAN Sebut Rencana PDIP Gugat Hasil Pilpres 2024 ke PTUN Tidak Ada Gunanya
"Ammar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya."
"Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo, Senin (22/4/2024) mengutip tayangan YouTube Kompas TV.
Salah satunya dari gugatan Anies-Muhaimin, Sebelumnya, MK menilai permohonan tersebut secara keseluruhan tidak beralasan hukum.
Salah satu dalil permohonan Anies-Muhaimin yang ditolak MK ialah soal tudingan keterlibatan sejumlah menteri dan pejabat negara dalam memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
