Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar menyatakan akan menyerahkan seluruh hak prerogatif Prabowo Subianto sebagai Presiden RI terpilih periode 2024-2029 untuk menentukan komposisi menteri di kabinet mendatang.

Dengan begitu, kata Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono, pihaknya tidak akan mendikte apapun yang menjadi ketetapan Prabowo nantinya dalam menyusun kabinet menteri.

"Mengenai posisi kabinet itu adalah hak sepenuhnya presiden terpilih, jangan kita mendikte Presiden terpilih akan jumlah kabinet dan siapa yang mengisi," kata Dave kepada Tribunnews, Kamis (25/4/2024).

Kata Dave, Partai Golkar akan memberikan hak penuh kepada Prabowo untuk menentukan siapa menjadi menteri apa, termasuk di Golkar.

Sebab menurut Dave, hanya Presiden dan Wakil Presiden yang mengerti kebutuhan mereka dalam memimpin bangsa ke depannya.

"Biarkan beliau (Presiden terpilih) yang menentukan, karena beliau sebagai user yang lebih paham akan kebutuhannya bagaimana," kata dia.

Saat ditanyakan soal ada atau tidaknya kader prioritas Golkar yang akan masuk ke kabinet, Dave menyebut hanya akan memberikan yang terbaik sebagaimana permintaan Prabowo nantinya.

"Yang terbaik kita berikan sesuai dengan kehendak Presiden," tukas Dave.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) telah menetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029.

Adapun pasangan nomor urut 2 itu diusung oleh beberapa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Partai politik yang dimaksud adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PBB, PSI, Gelora, Garuda dan Prima.

Prabowo-Gibran tinggal menunggu sekitar 6 bulan sebelum nantinya resmi dilantik dan diambil sumpah.

Dalam kurun waktu itu, keduanya akan mempersiapkan nama-nama yang nantinya bakal menduduki jabatan sebagai menteri membantu di pemerintahan.