TRIBUNNEWS.COM - Koalisi Indonesia Maju (KIM) semakin besar seusai PKB dan Partai NasDem menyatakan dukungannya untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Besarnya koalisi KIM membuat sejumlah partai politik (parpol) merasa khawatir terkait jatah menteri yang bakal diberikan Prabowo-Gibran.

Sebagai anggota baru, NasDem mengaku menyadari posisi partainya yang sejak awal tidak mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

NasDem bersama PKS dan PKB sebelumnya mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di kontestasi politik lima tahunan tersebut.

Karena itu, meski menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, NasDem tidak meminta jatah menteri dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo.

Hal itu disampaikan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, saat ditemui di Kantor DPP PKS di Jalan TB Simpatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4/2024).

"Dari internal enggak ada juga masalahnya, memang, kita menyadari, siapa kita?" kata Paloh.

PAN Yakin Dapat Jatah Menteri

Berbeda dari NasDem, PAN justru yakin akan mendapat jatah menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Hal itu lantaran PAN sudah tiga kali mendukung Prabowo dalam gelaran Pilpres.

Wakil Ketua PAN, Yandri Suanto menyatakan pihaknya selalu mendukung Prabowo dalam keadaan kalah atau menang.

Baca juga: Sudah Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Begini Kata NasDem dan PKB soal Jatah Menteri

Ia lantas mengungkit pernyataan Prabowo dalam acara buka bersama di DPP PAN, Kamis (21/3/2024) lalu.

Dalam pernyataannya, Prabowo sempat menyinggung jatah menteri untuk PAN bisa lebih banyak dari dugaan.

"Pak Prabowo pidato di podium PAN (waktu) itu mengatakan, Pak Hatta (Hatta Rajasa), Pak Zul (Zulkifli Hasan) jangan kaget nanti kalau PAN minta X, bisa lebih dari X," ujar Yandri.

"Karena mencari teman ketika susah itu sulit. Nah, PAN itu salah satu yang setia. Di kala susah, PAN itu selalu bersama Pak Prabowo. Tapi kalau teman di waktu senang banyak kata Pak Prabowo," imbuhnya.

PSI Belum Dapat Tawaran

Di sisi lain, PSI mengaku belum mendapat tawaran kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Partai yang diketuai Kaesang Pangarep itu merupakan satu di antara partai pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Meski belum mendapat tawaran jatah menteri, PSI menegaskan masih menjalin komunikasi dengan Prabowo-Gibran hingga kini.

"Belum ada, belum ada, tapi komunikasi politik silaturahim terus berjalan dengan baik," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI, Raja Juli saat ditemui di sebuah hotel di bilangan Menteng, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Raja Juli menyebut PSI sadar betul kapasitas partainya untuk mendapat jatah menteri.

Menurutnya, PSI enggan memaksakan Prabowo untuk memberikan jatah menteri.

"Kami tahu ukuran baju, tahu kapasitas, jadi semuanya kami serahkan kepada Pak Prabowo, mungkin juga dengan Mas Gibran untuk berdiskusi format kabinet apa yang ideal untuk mereka," jelas dia.

"Mereka yang mengetahui kriteria pembantunya, yang namanya menteri. Nah, sekali lagi itu adalah hak prerogatif Pak Prabowo."

Meski begitu, Raja Juli menegaskan PSI akan siap jika suatu saat diminta mengisi jabatan menteri atau wakil menteri di kabinet Prabowo-Gibran..

Kekhawatiran PBB

Berbeda dari PSI, PBB merasa khawatir jatah menteri KIM berkurang setelah NasDem dan PKB memutuskan bergabung dalam koalisi.

Padahal, PBB sejak awal sudah bekerja keras untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Hal itu diungkap Ketua Majelis Syuro PBB, Masrur Anhar sata ditemui di kantor PBB, Jakarta, pada Jumat (26/4/2024) lalu.

"Mudah-mudahan yang sudah bekerja keras kayak PBB tidak ketinggalan. Jangan sampai yang berseberangan malah dapat, yang bekerja keras terlupakan begitu," terang Masrur.

"Bagaimanapun kami yang sudah berkeringat dan bekerja keras, jangan sampai diabaikan, dan saya yakin beliau tidak mengabaikan. Pasti beliau akan memperhatikan betul karena kita kenal siapa itu Pak Prabowo, siapa itu Pak Gibran."

"Artinya tetap Pak Prabowo dan Gibran itu proporsional siapa sih yang sudah bekerja keras, siapa yang tadinya berseberangan, mudah-mudahan ada proporsional."

Baca juga: Alasan Gibran Tak Mau Mundur dari Wali Kota Solo Meski Sudah Ditetapkan Wakil Presiden Terpilih 2024

PBB berharap mendapat sang ketua umum, Yusril Ihza Mahendra mendapat kursi menteri.

Yakni untuk Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) atau Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Kendati demikian, PBB menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo selaku presiden terpilih.

Bocoran Golkar Dapat 5 Jatah Menteri

Ketua Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar, Idrus Marham mengaku mendapat bocoran bahwa partainya mendapat jatah lima menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Kendati demikian, Idrus belum bisa memastikan kebenaran kabar tersebut.

Idrus menyebut Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo.

"Tidak ada masalah, tetapi Golkar dia di samping ada peran-peran struktural dengan jabatan-jabatan yang ada. Yang disampaikan itu (5 kursi) dengar-dengarnya begitu. Kalau tambah alhamdulillah, enggak tambah kita ada peran-peran lain ya Golkar itu," ujar Idrus, Kamis.

Idrus belum mau berkomentar perihal siapa saja kader Golkar yang bakal duduk di kursi menteri.

Menurutnya, hal tersebut menjadi kewenangan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

PKB Belum Bahas Jatah Menteri

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyerahkan sepenuhnya jatah kursi pemerintahan baru kepada Prabowo Subianto.

Ia menjelaskan, sejatinya menteri adalah pembantu presiden untuk menjalankan amanah masyarakat.

"Kalau menteri itu kan pembantu presiden untuk menjalankan amanat titipan rakyat yang diberikan kepada Pak Prabowo," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Jazilul menyebut partai politik tidak boleh mengatur Prabowo terkait penentuan jatah menteri.

Baca juga: PAN Serahkan ke Zulkifli Hasan Bahas Jatah Menteri dengan Prabowo

Sebagai presiden nanti, eks Danjen Kopassus itu memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa saja para menterinya.

"Bahwa berasal dari kalangan apa pun itu haknya Pak Prabowo, tidak ada partai yang boleh ngatur kan, enggak ada itu enggak ada di aturan konstitusi maksudnya, yang boleh mengangkat itu hanya Pak Prabowo," ujarnya.

Selain itu, Jazilul juga membeberkan bahwa PKB belum membahas pembagian jatah menteri dengan Prabowo.

"Tidak ada, tidak ada pembahasan bagi-bagi kursi menteri, dan dari dulu PKB setiap koalisi juga tidak pernah membahas syarat dan bagi-bagi kursi," ucapnya.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Fersianus Waku/Dewi Agustina/Rahmat Fajar Nugraha/Rizki Sandi Saputra/Deni)