Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Soal Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, NasDem Ngaku Sadar Posisi

Surya Paloh mengaku partainya belum ditawari kursi menteri oleh capres terpilih Prabowo Subianto di pemerintahan ke depan.

Editor: Theresia Felisiani
zoom-in Soal Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, NasDem Ngaku Sadar Posisi
Tribunnews/Ibriza Fasti Ifhami
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengaku belum mendapatkan tawaran kursi menteri untuk partainya di kabinet Prabowo-Gibran mendatang. Hal ini terkait posisi NasDem yang saat ini telah menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. PKS Siap Gabung Koalisi Prabowo 

Saat ditegaskan apakah PKB akan berada dalam pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya, Cak Imin kembali menjawab dengan pernyataan yang sama.

"Sudah jelas sudah, cetho welo-welo (jelas banget)," ucap Cak Imin.

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan PKB akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya.

Namun, dia menuturkan, pernyataan itu akan secara jelas disampaikan saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang.

”Jadi arahnya kan sudah jelas kalau dibilang sudah cetho, sudah jelas, ya berarti sudah jelas. Kan nunggu pelantikan, nanti kalau soal kepastian sudah di dalam kita ngomong pasti nanti kan ada proses. Masih 6 bulan terlalu dini kalau kita sudah merasa pastikan semuanya," terang Jazilul.

Baca juga: Golkar Sambut Gembira NasDem & PKB Gabung Prabowo, Tegaskan soal Jatah Menteri Kewenangan Prabowo

Di sisi lain Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Alhabsyi juga memberi sinyal partainya siap bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming untuk lima tahun ke depan. Aboe mengatakan, PKS ingin berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia setelah dua periode berada di luar pemerintahan.

"Ini kan sudah selesai acara, ke depan ini kita ingin berbuat untuk bangsa ya, kita kan sudah pengalaman dua periode kemarin di luar," kata Aboe di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (27/4).

Berita Rekomendasi

Aboe mengatakan, memutuskan koalisi atau oposisi bukanlah hal berat bagi PKS karena sudah pernah berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Menurut dia, posisi di dalam dan di luar pemerintahan sama-sama positif, tetapi PKS ingin berbuat lebih maksimal.

"Kita juga ingin berbuat lebih maksimal dan kita siap menyiapkan kader-kader PKS yang maksimal, yang positif, baik, dan profesional, untuk berkontribusi," kata Aboe.

Ia mengatakan, hubungan PKS dan Prabowo pun baik-baik saja dan sudah terjalin sejak lama sehingga mudah saja apabila kedua pihak kembali bersatu. PKS merupakan partai politik yang mengusung Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019.

"Kita hubungan bagus, bayangin sekutu sampai segajah, mau seapa lagi, langit dan bumi? Itu hubungan yang diomongin sama Prabowo dan kita sama Prabowo ini cukup lama hubungan jadi sudah enggak sulit," kata dia.

Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Al Habsyi di Tribunnews.com, Jumat (26/4/2024).
Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Al Habsyi di Tribunnews.com, Jumat (26/4/2024). (tribunnews.com)

Namun seperti apa pastinya sikap PKS, apakah tetap menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan, akan ditentukan dalam rapat Majelis Syuro.

"Banyak pihak yang bertanya, setelah 10 tahun menjadi oposisi, ke mana arah politik PKS pada pemerintahan baru mendatang? Tentu ranah inilah yang nanti akan menjadi ranah kebijakan yang akan diputuskan oleh musyawarah Majelis Syuro atau badan pekerja Majelis Syuro," kata Presiden PKS, Ahmad Syaikhu di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4).

Dia mengatakan, PKS tak masalah tetap menjadi oposisi atau bergabung ke pemerintahan Prabowo. Sebab, kata Syaikhu, kedua posisi itu sama-sama terhormat.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas