TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah partai politik pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 memberikan respons kurang nyaman terkait mulai merapatnya partai lawan untuk menjadi bagian koalisi.

Diketahui, partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mulai mendekat ke Prabowo-Gibran.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan NasDem sudah terang-terangan bakal mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar telah bertemu dan menyatakan dukungan kepada presiden terpilih, Prabowo.

Hal itu diungkapkan Cak Imin saat bertemu Prabowo, Rabu (24/4/2024).

"Saya rasa sudah tidak perlu dijawab, sudah cetha (jelas mendukung Prabowo-Gibran)," ujar Muhaimin pada awak media di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh.

"Nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran," ujar Surya Paloh seusai pertemuannya dengan Prabowo, Kamis.

Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga sudah melempar sinyal berkenan untuk menjadi koalisi Prabowo-Gibran.

PKS diketahui sempat memberikan dukungannya untuk Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019.

"Begini, kita dengan Prabowo itu sampai Prabowo punya ungkapan teman sekutu. Tapi bukan sekutu, segajah."

"Jadi kita ini memang hubungannya dekat. Tik-tok tik-tokannya itu sudah cukup bagus," ungkapnya di kantor Tribunnews.com, Palmerah, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Baca juga: 2 Alasan PKS Sulit Masuk Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Diketahui Prabowo-Gibran didukung empat partai politik di parlemen PAN, Golkar, Demokrat, dan Gerindra untuk maju di Pilpres 2024.

Serta empat parpol nonparlemen yakni Partai Gelora, PBB, PSI, dan Partai Garuda.

Partai Gelora Tegas Tolak PKS

Partai Gelora secara terang-terangan menolak sinyal PKS gabung ke pemerintahan terpilih.

Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah menilai aneh jika PKS akhirnya bergabung dengan Prabowo-Gibran.

Pasalnya, PKS dikenal gencar memperjuangkan gagasan perubahan dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selama Pilpres 2024.

"Toh sejauh ini belum ada tawaran dari Prabowo-Gibran kepada PKS. Mengapa? Karena masalahnya adalah lebih dengan PKS sendiri dan gagasan-gagasan yang selama ini seolah-olah sulit dikompromikan dengan siapa pun" kata eks Wakil Ketua DPR RI kepada wartawan Selasa (30/4/2024).

PSI: Kalau Semua Bergabung Tidak Sehat

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Furqan Amini M Chan, berharap tak banyak partai tambahan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Furqan menilai pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang membutuhkan partai-partai penyeimbang di luar pemerintahan.

"Kalau semuanya bergabung tidak akan sehat, karena harapannya check and balancing bisa jalan, fungsi-fungsi legislasi mengawasi pemerintah bisa jalan."

"Idealnya tidak terlalu banyak tambahan Koalisi Indonesia Maju untuk kombinasi atau konfigurasi kabinet ke depan," ungkap Furqan dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (25/4/2024).

Menurutnya, ada beberapa partai yang bisa menjaga konsistensinya mengambil jarak dari kekuasaan eksekutif dan memainkan peran legislasi yang maksimal untuk mengawasi pemerintahan.

"Dalam hal ini, mungkin ya, mungkin, partai seperti PDIP atau PKS punya DNA yang bagus untuk jadi oposisi atau penyeimbang di parlemen," ungkap Furqan.

PSI melalui Wakil Ketua Dewan Pembina, Grace Natalie juga sempat mengatakan bakal ada perhitungan apabila partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) ingin bergabung ke kabinet Prabowo.

Perhitungan tersebut bakal berlaku khususnya bagi partai-partai politik yang dinilai menyerang pasangan Prabowo-Gibran di luar proporsi pada Pilpres 2024.

"Pasti akan ada hitungan sendiri, apalagi yang sudah kemarin itu mengkritisinya atau menyerangnnya sudah di luar dari proporsinya," kata Grace dalam program Gaspol! Kompas.com, 10 Maret 2024.

Golkar: Wacana Bergabungnya PKS Sangat Sensitif

Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono mengatakan para ketua umum partai politik pendukung Prabowo-Gibran harus mendalami peluang bergabungnya PKS ke pemerintahan.

Dijelaskannya, kemungkinan PKS gabung pemerintahan Prabowo-Gibran sangat sensitif.

"Itu sepertinya pembahasan yang harus didalami antara para ketum ya. Sangat sensitif," ujar Dave, Senin.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan pihaknya mendukung apa pun keputusan Prabowo-Gibran.

"Golkar selalu mengedepankan kebersamaan, dan mendukung penuh kebijakan Prabowo Gibran dalam hal mewujudkan soliditas parpol-parpol ini," ucap dia.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Reza Deni, Chaerul Umam, Fersianus Waku)